MDA Bali Minta Persoalan Desa Adat Jangan Dibawa ke Pengadilan

Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet
3,217 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Bali agar jangan membawa masalah adat ke ranah hukum, khususnya yang berkaitan dengan ngadegang (pemilihan, red) bendesa adat. Pasalnya, telah ada awig-awig dan dresta di desa adat masing-masing yang akan menyelesaikan persoalan yang ada.

Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, jika ada yang membawa permasalahan adat ke pengadilan, dirinya yakin akan ditolak, kemudian dikembalikan ke desa adat untuk diselesaikan sesuai dengan mekanisme adat. “Di masing-masing desa adat sudah terbentuk majelis yang menjadi pemutus. Tapi kalau dibawa ke meja hijau, maka lain jadinya. Pengadilan yang akan memutus permasalahan adat. Kalau seperti itu, lama-lama habis nanti adat kita,” ujarnya di Denpasar, Sabtu (23/1/2021).

Menurutnya, krama Bali harus percaya dengan adat sendiri, jangan pihak lain yang memutuskan persoalan adat. Karena beda konteks. Apalagi di Bali masing-masing desa adat memiliki awig-awig sesuai dresta yang berbeda-beda atau disebut ‘Desa Mawacara’.

Dia menambahkan, penyelesaian permasalahan (kapiambeng) di internal desa adat, yang tidak mampu diselesaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Desa Adat itu sendiri, bila sampai pada tahapan mawicara (berperkara secara adat) dapat diajukan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan, sesuai kewenangan pada tahap awal bersifat penyelesaian melalui proses mediasi yang didampingi Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dengan cara musyawarah mufakat.

Pada tahap selanjutnya, lanjut dia, jika proses mediasi di tingkat Majelis Desa Adat Kecamatan tidak mampu menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap penyelesaian wicara (perkara adat) di tingkat Kabupaten/Kota melalui Keputusan Sabha Kerta yang dimulai dengan proses Panureksan atau pemeriksaan administratif dan substantif. Dalam proses ini, jika diperlukan, maka dilaksanakan pemeriksaan faktual di lapangan.

Dalam tahapan ini, imbuh dia, kembali dilakukan mediasi dan upaya untuk mengakhiri permasalahan dengan perdamaian berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat. Selanjutnya jika proses di tingkat Majelis Desa Adat Kabupaten tidak mampu menemukan kata sepakat, maka dilaksanakan mekanisme melalui proses Penyelesaian Wicara di Sabha Kerta Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

“Dalam hal tertentu, dimungkinkan juga Majelis Desa Adat Provinsi untuk langsung menyelesaikan wicara melalui keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan Majelis Desa Adat Kecamatan dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Bendesa Agung menjelaskan, ketika permasalahan tersebut sudah masuk dalam mekanisme penyelesaian Wicara di Sabha Kerta, guna menjaga netralitas dan independensi maka jajaran prajuru (pengurus) Majelis Desa Adat tidak diperkenankan memberikan komentar atau pendapat atas substansi wicara, kecuali dalam kaitan  panureksan (pemeriksaan) dan/atau panepas wicara (pengambilan keputusan atas perkara adat) pada Sabha Kerta Majelis Desa Adat.

“Dalam hal ini, diharapkan juga semua pihak yang mengajukan dan terkait dalam proses wicara agar menahan diri, tidak melakukan tindakan maupun mengeluarkan wacana yang bisa memancing kegaduhan. Masing-masing pihak agar mengikuti dan menunggu proses penyelesaian wicara tersebut,” tandasnya.

Ida Panglingsir juga mengungkapkan bahwa ngadegang prajuru desa adat wajib dilaksanakan sesuai dengan desa dresta yang termuat dalam awig-awig desa adat, yang diputuskan dan disahkan oleh paruman desa adat, sebagai wujud implementasi desa mawacara.

Sementara dalam rangka memberikan pengakuan terhadap Implementasi desa mawecara dalam ngadegang prajuru desa adat di masing-masing desa adat diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) pengakuan atau pengukuhan oleh MDA Provinsi Bali, sebagai wujud implementasi Bali Mawecara. 019

2 Comments

  1. Layaknya majelis (perwakilan) dipilih oleh anggota yg diwakilinya. Bendesa Agung dipilih siapa ??
    Mewakili siapa ??

  2. Jika ingin membangun bhudaya Dan agama bali yang ajeg jangan dipolitisasi adat Dan agama. Saat ini desa adat sudah digiring dalam urusan politik. Sehingga nilai nilai agama disingkirkan dalam mencapai ambisi politik. Jangan adat dan agama dipolitisir ,apalagi melakukan kekerasan thp individu yang dianggap berbeda faham. Ini kemunduran ahlak

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.