Mantan Kadisos Karangasem Jadi Tersangka Kasus Pengadaan Masker

Total 7 Tersangka, Kejari Memburu Tersangka Lain

Para tersangka kasus pengadaan masker (memakai rompi merah) digiring ke mobil tahanan Kejari Karangasem, Rabu (24/11/2021). Kejari Karangasem telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini dan sedang memburu tersangka lain.
189 Melihat

KARANGASEM, posbali.co.id – Proses penyidikan Kejari Karangasem terhadap kasus pengadaan masker akhirnya bermuara kepada adanya penetapan status hukum tersangka. Sejauh ini ada tujuh orang ditetapkan tersangka terkait kasus pengadaan masker pada tahun 2020 lalu tersebut.

Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semaraputra, Rabu (24/11/2021) mengungkapkan, penetapan tujuh tersangka itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Penyidik berkesimpulan bahwa tujuh orang tersebut sudah memenuhi dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya adalah mantan pejabat eselon 2 saat pengadaan itu dilaksanakan, berinisial IGB. (Saat itu yang menjadi Kadis Sosial Karangasem adalah I Gede Basma, yang kini tak lagi menjabat).

“Selain itu ada JS, ini jabatannya sebagai PPTK; kemudian ada IWB, ini bawahannya di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Juga ada INRR, ada IKSK, NKS dan satunya IGBY,” ungkap Semaraputra kepada sejumlah awak media.

Lebih lanjut dipaparkan, tujuh tersangka ini semua berhubungan dengan mulai sebelum proses, saat proses, dan setelah proses pengadaan masker di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tahun 2020. Mereka juga yang menandatangani semua urusan administrasinya.  Untuk nilai kerugian, dia berkata BPKP masih menghitung. Namun, dari penyidik Kejari sudah menghitung sendiri, dan diperkirakan lebih dari Rp2 miliar.

Saat ini, terangnya, tujuh tersangka itu ada dititip penahanan di Polsek Kota sebanyak tiga orang, di Polsek Bebandem sebanyak satu orang, dan di Polsek Abang sebanyak tiga orang. Untuk perkembangan selanjutnya, dia mendaku sangat dimungkinkan untuk adanya tersangka tambahan. Terkait siapa yang menikmati, siapa yang memberi keuntungan dan mendapat keuntungan, nanti BPKP yang memberi gambarannya.

“Selama penetapan ini kami sudah periksa 60 saksi. Dari keterangan saksi dan keterangan ahli itu, ada yang dilanggar dari ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” tandasnya. 017

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.