Langgar RTRW, Bupati Setop Pembangunan Pabrik Garam

Foto: PABRIK GARAM Bupati Suwirta bersama Kasatpol PP dan Damkar, Putu Suarta, menghentikan proyek pembangunan pabrik garam di Kusamba. Foto: baw
90 Melihat

KLUNGKUNG, posbali.co.id – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, akhirnya menghentikan proyek pembangunan pabrik garam seluas kurang lebih 1 hektar yang berlokasi di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Seorang operator mesin eskavator yang kedapatan tengah bekerja dipaksa menghentikan aktivitasnya oleh Bupati Suwirta, yang didampingi Kasatpol PP dan Damkar, Putu Suarta.
Menurut Suwirta, penghentian ini dilakukan karena pembangunan pabrik garam telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan Pantai Tegal Besar hingga Pantai Goa Lawah merupakan kawasan pariwisata. ‘’Sehingga Pemkab Klungkung kini tengah menyiapkan tempat produksi garam konvensional sebagai atraksi wisata di tempat tersebut,’’ kata Suwirta, Rabu (29/7).
Selain itu, juga melanggar Perda RTRW No. 1 Tahun 2013 Kabupaten Klungkung tentang tidak boleh membangun permanen di area sempadan pantai. Selain itu, area pembangunan pabrik garam itu merupakan lahan yang telah dimohonkan Pemkab Klungkung kepada BPN sebagai tempat produksi garam tradisional.
Pemkab Klungkung juga telah berhasil menyelesaikan berbagai ijin untuk garam beryodium Kusamba yang beberapa hari lalu berhasil diluncurkan. Seperti Izin Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM, SNI serta izin edar garam beryodium Uyah Kusamba.
Sebagai pemerintah daerah, pihaknya tidak pernah melarang investasi di Kabupaten Klungkung. Malah mengharapkan hadirnya investasi. Namun dia mengingatkan siapapun yang ingin berinvestasi harus taat terhadap aturan yang ada. ‘’Izin harus ada sebelum memulai pembangunan, apalagi pembangunan sebuah pabrik,’’ tegas Suwirta.
Kepada Satpol PP dan Perbekel Desa Kusamba, Suwirta menginstruksikan untuk terus mengawasi lahan ini untuk memastikan pekerjaan proyek tidak dilanjutkan. Jika investor ngotot ingin melanjutkan proyek ini, Suwirta mengaku akan menempuh jalur hukum.
Selanjutnya, Suwirta mengaku akan berkoordinasi ke BPN, apakah lahan dengan sertifikat hak milik bisa dipindah tangankan atau disewakan. Sesuai Peraturan Daerah RTRW pihaknya juga tidak akan memberikan ruang untuk pembangunan bangunan permanen apa pun di area tersebut. 022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.