Kuta Minta Jangan Semua PMI dibebankan ke wilayah Kuta,

Bendesa Adat Kuta Bersama Lurah Kuta dan Satgas Gotong Royong saat menjajaki salah satu hotel yang menampung PMI asal luar kabupaten Badung
317 Melihat
Tekankan Koordinasi dan Kepastian SOP

MANGUPURA, POSBALI.co.id – Bendesa Adat Kuta, Wayan Wasista mengaku tidak pernah menolak adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar kabupaten Badung, untuk ditempatkan di wilayah Kuta. Dimana kabar adanya resistensi masyarakat Kuta atas keberadaan PMI asal luar kabupaten Badung itu ditegaskan tidak bisa dipertanggungjawabkan adanya. “Kami tidak pernah mengusir dan melarang mereka di Kuta, kalau melarang sudah dari dulu kami tidak pernah terima. Kami masih punya rasa emmpati kepada saudara kita yang notabene krama Bali,”tegasnya ditemui Minggu (19/4).

Namun pihaknya tidak menampik adanya pertanyaan dari warganya, terkait bagaimana SOP dan protap penanganan PMI dari luar kabupaten Badung tersebut. Dimana pertanyaan tersebut diakuinya sungguh sulit dijawab pihaknya, sebab sejak awal pihaknya mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat koordinasi, sebelum kedatangan PMI tersebut dan ditempatkan di Kuta. Sehingga hal tersebut menjadi liar, utamanya menyangkut bagaimana tanggungjawab masing-masing kabupaten kota yang menempatkan PMI tersebut di Kuta. “Terus terang kami sangat menyayangkan hal itu. Kalau saja kami dilibatkan, tentu kami bisa menjelaskannya kepada masyarakat kami. Saya rasa ini kita perlu jawab bersama dan duduk bersama kembali,”harapnya sembari menerangkan Pemkab Karangasem, Tabanan dan Majelis Desa Adat sudah sempat berkoordinasi melalui telepon. Sehingga diharapkan semua pihak bisa duduk bersama membahas kelanjutan hal tersebut.

Sepengetahuannya, jumlah PMI yang akan datang kembali itu jumlahnya ribuan orang. Berkaca dari hal tersebut, pihaknya berharap agar jangan semua PMI itu dilimpahkan ke Kuta. Sebab hal itu akan menjadi beban bagi masyarakat dan akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan bagi masyarakatnya. Hal itu tentu akan menjadi kontraproduktif dengan upaya yang telah dilakukan pihaknya selama ini bersama kelurahan Kuta, untuk mempertahankan wilayah Kuta zero dari positif Covid-19. “Kenapa Kuta zero positif Covid-19, itu karen perjuangan kita bersma posko gotong royong dan kelurahan. Sampai kami menutup akses ke pantai, pasar seni dan selalu himbau untuk tidak berkumpul, serta senantiasa menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah. Kini Kuta seolah menjadi kota mati atau mengalami nyepi lanjutan,”ungkapnya.

Sejauh ini diakuinya ada PMI asal kabupaten Karangasem yang ditempatkan di wilayah Kuta. Sementara di Legian ada PMI dari kabupaten Tabanan dan Bangli. Selain itu ada juga PMI dari luar pulau Bali yang sementara disingggahkan di 2 hotel lain di Kuta, sembari mereka menunggu proses pemulangannya. Bagi PMI yang selama ini sudah terlanjur ditempatkan di Kuta, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu, selama prosedur keamanan PMI tersebut benar-benar bisa dijamin. Sebab hal itulah yang selama ini diminta ketegasan masyarakatnya, dari kabupaten yang menempatkan PMI tersebut. “Penanganan ini tidak boleh dianggap remeh, harus tegas sekali. Bagaimana sisi pengamanan,  petugas kesehatan, petugas makanan, bagaimana selesai makanan seperti apa, ini harus jelas dan mutlak,”tegasnya.

Kepada pihak manajemen hotel, pihaknya juga meminta agar benar-benar ikut mengawasi aktifitas PMI tersebut. Pihak hotel harus memberikan tanggungjawab penuh kepada satgas covid-19 kabupaten yang menempatkan PMI mereka disana. Jangan sampai karyawan yang minim pelatihan Covid-19 diberikan juga ikut mengatensi hal itu, sebab itu juga berbahaya bagi Kuta, karena sebagian besar masyarakat Kuta bekerja di hotel. “Kami rasa kabupaten lain yang menempatkan PMI itu juga harus berkoordinasi dengan Pemkab Badung. Sebab Pemkab Badung juga belum pernah berkoordinasi terkait penempatan PMI dari luar Basung itu ke kami. Andai saja koordinasi itu dilakukan seperti yang dilakukan Pemkab Badung, saya rasa ini akan menjawab pertanyaan masyarakat. Sebab selama ini Pemkab Badung selalu berkoordinasi terkait penempatan PMI dari krama Badung, bahkan kami dilibatkan langsung didalamnya,”pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh,  Bendesa Adat Legian AA Made Mantra. Dimana belum lama ini pihaknya mengaku sempat mendatangi hotel yang hendak dipergunakan sebagai tempat PMI dari kabupaten lain, atas aspirasi masyarakat yang mempertanyakan kehadiran para pekerja migran di hotel bersangkutan. Namun pihaknya mengaku tidak dalam kapasitas melarang atau meminta untuk pindah, namun berharap agar adanya koordinasi yang baik sesuai dengan mekanisme dan prosedur berlaku. Dalam artian, jika ada alasan lain sehingga para pekerja migran luar kabupaten harus ditempatkan di wilayahnya, hal itu harus ada komunikasi antar pemerintah kabupaten. Setelah itu, baru pemerintah kabupaten yang menyampaikan kepada pihaknya di desa adat, sekalipun itu melalui kelurahan. “Di sana saya minta agar ada komunikasi dengan Bupati Badung terlebih dahulu. Tapi katanya, bupati dari luar kabupaten ini akan langsung komunikasi dengan saya. Ya, saya jadinya yang merasa tidak enak. Jadi menurut saya, komunikasi antar kabupaten ini yang penting. Bukannya malah desa adat yang diposisikan di depan,” ucapnya.

Di wilayah Desa Adat Legian, diakuinya ada 2 hotel yang menjadi lokasi rumah singgah PMI dari luar kabupaten Badung. Selama ini pihaknya mengaku tidak pernah mendapatkan pemberitahuan akan hal tersebut. Sehingga pihaknya yang selama ini mencaritahu hal itu berdasarkan informasi dari masyarakat. 023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.