Kumpulkan Kadisdik Se-Bali, ORI Harap PPDB Tak Ada Manipulasi

Foto: Peresmian Posko Pengaduan PPDB di Kantor ORI Bali.
272 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali mengumpulkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) se-Bali di Kantor ORI di Denpasar, Jumat (25/6). Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, kegiatan itu untuk membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Kami sudah mendapatkan dari para kepala dinas bahwa mereka siap menjalankan PPDB secara transparan,” kata Umar seusai meresmikan Posko Pengaduan PPDB di Kantor ORI Bali.

Pihaknya juga mengapresiasi komitmen para Kadisdik dalam menjalankan PPDB sesuai dengan petunjuk teknis di wilayahnya masing-masing.

“Para kepala dinas ini akan menjalankan PPDB lebih transparan, sehingga mereka bisa tidur nyenyak dan tidak direcoki oleh berbagai permintaan dan sebagainya. Mereka dalam PPDB akan menjalankan lebih transparan, taat aturan, sehingga hasilnya lebih berkualitas. Jadi PPDB semua by system, tidak ada yang bisa menitip. Prosesnya sudah berjalan, saya harap tidak ada manipulasi,” harapnya.

Umar juga berharap jika masyarakat menemukan hal yang mengarah kecurangan dalam prosesnya agar segera melapor ke Ombudsman. Karena, pihaknya berkeinginan pelaksanakan PPDB yang berkualitas, dan tidak ada titip-titipan. “Semua pakai sistem, bagaimana mau menitip,” imbuh Umar.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, mengaku telah berkoordinasi dengan Kadisdik di kabupaten/kota. “Sudah kami laksanakan sosialisasi, kepada kepala sekolah dan orang tua siswa. Di provinsi sudah tahap kedua, yaitu jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi tidak ada kendala,” terangnya.

Boy menambahkan, bahwa proses PPDB telah berjalan secara transparan. Sesuai kalender pendidikan, tanggal 9 Juli mendatang sudah harus melaksanakan MPLS secara daring, sehingga proses PPDB itu pun akan terus berlanjut sesuai tahapannya dan menggunakan sistem.

“Sesuai arahan bapak gubernur yang tertuang dalam Pergub No 17 Tahun 2021 tentang PPDB jenjang SMA/SMK dilaksanakan secara transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan, seluruh lulusan SMP se-Bali yang berjumlah 61,5 ribu siswa, sedangkan daya tampung SMA/SMK negeri dan swasta sebanyak 75 ribu siswa. “Jadi masih ada lebih sekitar 10 ribuan. Jadi tidak perlu khawatir, semua akan tertampung di sekolah negeri dan swasta. Daya tampung negeri kurang lebih 45 ribu,” sebutnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar IGN Eddy Mulya mengatakan, sebagai konsekuensi daerah perkotaan PPDB yang merupakan agenda tahunan memiliki warna tersendiri, dan menjadi proses yang dinamis.

“Denpasar menggunakan berbasis online. Oleh karena demikian, tidak memungkinkan ada intervensi dari pihak manapun. Tidak ada peran siapapun yang bisa memasuki sistem aplikasi PPDB,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Denpasar agar PPDB ini berjalan transparan dan objektif. “Denpasar tamat SD tahun ini 13.835 anak, daya tampung negeri 4.080 anak, jadi sisa sekitar 9.700an akan dititipkan di SMP swasta. Ini merupakan sinergi antara Pemerintah Kota dengan SMP swasta dan juga masyarakat. Ini membuktikan tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta,” tegasnya.

Terkait sekolah swasta lebih mahal dibandingkan sekolah negeri, Eddy Mulya mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar tengah merancang sebuah kebijakan.

“Di tengah situasi pandemi ini yang membuat kemampuan ekonomi masyarakat sedikit terkoreksi, bapak Wali Kota telah menugaskan kami untuk melakukan sebuah kajian agar sekolah swasta bergairah, dan masyarakat bisa masuk di sekolah swasta,” ungkapnya.

Dikatakan, Wali Kota Denpasar menugaskan Disdikpora membuat sebuah kajian yang mengarah ke arah kebijakan berupa subsidi kepada peserta didik yang akan melanjutkan di swasta dengan catatan dari keluarga yang terdampak covid, dari keluarga miskin dan seterusnya. “Tetapi kalau memiliki kemampuan ekonomi yang baik bersekolah swasta tidak perlu diberikan subsidi,” bebernya.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Kota akan segera bertemu dengan seluruh kepala sekolah swasta untuk memotivasi agar berprestasi dan juga berinovasi, sehingga menjadi sekolah yang diidamkan masyarakat.

“Bentuknya nanti, sekolah swasta yang mapan diharapkan memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi maupun yang miskin, memberikan keringanan uang gedung, pembiayaan bisa dicicil, dan membiasakan sekolah swasta ketika peserta didik tamat tidak mewajibkan kewajiban pembayaran sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah, surat keterangan lulus, dan sebagainya,” harapnya.

Pihaknya mengklaim, sudah ada beberapa SMP swasta yang telah melaksanakan hal tersebut. Disamping itu, pemerintah juga memberikan dana bos, dan treatment beasiswa miskin baik di negeri maupun di swasta.

“Ada beberapa sekolah swasta yang memberikan keringanan uang gedung, dan kami juga sudah sepakat dengan YPLP PGRI Kota Denpasar akan memberikan kemudahan pembayaran uang gedung, baik keringanan pembiayaan maupun pola-pola mencicil,” tandasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.