Kuasa Hukum : TW Tak Punya Legal Standing, Makdir Ismail: Mana Bukti Surat Keterangan Lunas BPPN?

Harijanto Karjadi di kursi terdakwa pada sidang eksepsi di Pn Denpasar, Selasa (19/11/2020)
Harijanto Karjadi di kursi terdakwa pada sidang eksepsi di Pn Denpasar, Selasa (19/11/2020)
918 Melihat

Sidang Eksepsi Harijanto Karjadi di PN Denpasar

DENPASAR, POS BALI  Tim penasihat hukum terdakwa Harijanto Karjadi, owner dan Direktur PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso), menilai tidak ada kepentingan hukum atau legal standing Tomy Winata (TW) selaku pelapor terkait dengan penjualan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi yang terjadi pada 14 November 2011. 

“Pemegang cessie (hak tagih) piutang PT GWP saat ini adalah Fireworks Ventures Limited yang memperolehnya dari PT Millenium Atlantic Securities melalui penjualan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional),”  kata tim penasihat hukum Harijanto Karjadi, Petrus Bala Pattyona dkk dalam sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (19/11/2019).  Selain Petrus Bala Pattyona, anggota tim penasihat hukum lainnya adalah Berman Sitompul, Benyamin Seran, Alfred Simanjuntak, dan Dessy Widyawati. 

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum memaparkan ada fakta hukum  berupa gugatan perdata antara pelapor (Tomy Winata) kepada terdakwa (Harijanto Karjadi) dkk yang ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor: 223/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst, Kamis, 18 Juli 2019.

Harijanto Karjadi di kursi terdakwa pada sidang di PN Denpasar kemarin

Selain itu, ada gugatan perdata dari Fireworks Ventures Limited terhadap Tomy Winata dan Bank China Construction Bank Indonesia Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan Nomor Perkara 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., Selasa, 15 Oktober 2019, yang menyatakan Bank CCB (tergugat I) dan Tomy Winata (tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat akta cessie (pengalihan hak tagih) dan kesepakatan harga tertanggal 12 Februari 2018 yang dibuat Bank CCB dan Tomy Winata.

Di sisi lain,  dalam eksepsi tersebut juga diuraikan, ada laporan pidana dari Firework Ventures Limited tanggal 21 September 2016 dengan Laporan Polisi Nomor 948/IX/2016 dan saat ini telah ditetapkan tersangkanya, yaitu Priska Megasari Cahya dari Bank Danamon, dan Tohir Sutanto, Direktur Bank Multicor.

Karena itu, tim penasihat hukum meminta majelis hakim untuk menyatakan gugur surat dakwaan jaksa penuntut umum. Selain memohon majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat, jelas, dan lengkap, tim penasihat hukum juga meminta agar hakim menyatakan tidak dapat memeriksa surat dakwaan. 

Atau, menyatakan surat dakwaan JPU masih prematur karena masih ada sengketa keperdataan di PN Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan di PN Jakarta Utara dalam perkara Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr serta adanya laporan pidana penggelapan dengan tersangka Priska Megasari Cahya dan Tohir Sutanto.  “Atau menyatakan menghentikan proses persidangan perkara terdakwa karena masih ada sengketa keperdataan,” ungkap surat eksepsi tersebut.

Dalam sidang sebelumnya, JPU yang dikoordinir oleh I Ketut Sujaya pada intinya mendakwa Harijanto Karjadi selaku Direktur PT GWP  turut terlibat dan menyetujui pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham sehubungan peristiwa pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi dalam RUPS tanggal 14 November 2011. Akibat peristiwa tersebut, Tomy Winata selaku pelapor, merasa dirugikan lebih dari 20 juta dolar AS.

Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang dari Bank Asal

Kuasa Hukum Tomy Winata Makdir Ismail saya dikonfirmasi POS BALI lewat pesan singkat Whatsapp menuliskan pesan agar wartawan koran ini menanyakan ke ke Kuasa Hukum Harijanto Karjadi, bukti roya atas Jaminan Hak Tanggungan (sertifikat) kalau betul sudah dibayar lunas.

“Mohon ditanyakan cara dan bentuk pembayaran kepada bank yang sekarang masih bersengketa dengan GWP, khususnya kepad bank Windu/CCBI. Juga  menanyakan bukti dana Surat Keterangan Lunas dari BPPN atau dari bank yang menjadi kreditur PT. GWP,”tulis Makdir Ismail.

Menurut Makdir Ismail yang dibeli oleh mereka itu hanya tiga piutang bank.  “Empat bank yang lain ada gak bukti pelunasannya. Dokumen ini membuktikan bahwa hanya tiga yang melakukan jual beli piutang PT. GWP,”tulisnya 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.