Kuasa Hukum Pertanyakan Status DPO Kliennya

Damianus Dasnan didampingi Lorenzo saat memberi keterangan pers kepada awak media
Damianus Dasnan didampingi Lorenzo saat memberi keterangan pers kepada awak media
363 Melihat

Tuduhan Pelapor Sudah Diputus  di PN Denpasar

DENPASAR, POS BALI – Perseteruan bekas suami-istri, Handoko (49) dan Budiarti Santi (43) makin panas. Setelah dua tahun perceraiannya, tensi konflik antara mereka tampak belum reda. Justru makin  panas dengan saling lapor di antara kedua pihak  di Kepolisian Daerah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Handoko ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda NTT Nomor, DPO/09/Red.1.9/IX/2019/Ditreskrimum.

Terkait penetapan klien sebagai DPO, kuasa hukum Handoko, Damianus Dasnan tak menerima ia menilai,  tuduhan pelapor dan dasar bukti yang digunakan sebagai alasan menetapkan DPO atas kliennya yang direkayasa. “Penetapan DPO itu didasarkan pada delik aduan tindak kejahatan penggelapan, penipuan serta pemalsuan berdasarkan keterangan palsu yang dilakukan oleh pihak tergugat (pihak Budiarti Santi, -red),”  kata Damianus Dasnan, saat jumpa pers dengan awak media di Kuta, Senin (14/10) sebelum ia mendaftar gugatan di PN Denpasar. 

“Padahal tuduhan terkait pemalsuan akta otentik dari harta kekayaan yang dilaporkan oleh pihak Budiarti Santi, masih menjadi materi muatan gugatan harta gono-gini di PN Denpasar (Pengadilan Negeri Denpasar, red) yang putusannya yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 4 April 2019,” katanya lagi.

Untuk itu, Dasnan mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan atas apa yang telah dilakukan Budiarti Santi sebagai tindak penghinaan dan pencemaran nama baik kliennya dan juga profesi advokat, lantaran pihak pelapor juga ikut melaporkan dirinya yang bertindak selaku kuasa hukum Handoko. Rencana  sidang digelar 4 November 2019.

Damianus Nau Dasnan menyatakan penetapan DPO aneh. Dia pun menyebut jika penetapan tersebut merupakan delik aduan yang direkayasa. “Mengapa direkayasa? Sepanjang sejarah,  saya sebagai hakim hal ini tidak pernah terjadi. Karena sekarang ini kan sudah masuk dalam pengadilan sengketa harta gono gini yang sudah diputus di pengadilan Denpasar tanggal 9 April 2019. Dan ini  tidak lazim. Karena barang ini bukan hasil kejahatan. Ini barangnya Handoko yang akan dibagi-bagi kan sengketa harta gono gini, harusnya kasus ini diselesaikan secara perdata,” tegasnya yang  didampingi kuasa hukum Handoko lainnya Lorenzo Ruiz Nau Dasnan

Dan lebih aneh lagi, lanjutnya, sejak Handoko dipolisikan oleh istrinya hingga saat ini Budiarti tidak pernah diperiksa.  “Terimakasih kepada Kapolda, karena laporan Handoko ini diperiksa, sejak Mei sampai sekarang Budiarti tidak pernah diperiksa. Handoko ini saksi korban,” tegasnya.

Ini obyek sengketa sudah mereka jadikan gugatan harta gono gini sudah dipertimbangkan dalam putusan. “Ada surat kuasa tidak ada itu, tidak diberitahu,” ungkapnya. “Artinya jika nanti jika di pengadilan nanti Hakim memutuskan Handoko tidak terbukti, maka point gugatan itu pencemaran nama baik dan penghinaan kalau itu tidak terbukti maka laporan Budiarti gugur,” ucapnya. 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.