Koster Tolak Rest Area Tol Bali Mandara

Gubernur Koster saat menerima audensi dari PT Jasa Marga Bali Tol (JMBT) di Rumah Jabatan, Jaya Shaba, Denpasar, Jumat (10/5).
Gubernur Koster saat menerima audensi dari PT Jasa Marga Bali Tol (JMBT) di Rumah Jabatan, Jaya Shaba, Denpasar, Jumat (10/5).
869 Melihat

DENPASAR, POSBALI.CO.ID – Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan menolak rencana pembangunan rest area Tol Bali Mandara. Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima audensi dari PT Jasa Marga Bali Tol (JMBT) di Rumah Jabatan, Jaya Shaba, Denpasar, Jumat (10/5).

“Untuk rencana yang itu (pembangunan rest area, red) tidak perlu dibahas lagi. Saya tidak setuju,” tegas Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. Gubernur meminta jajaran direksi mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan.

Dalam audensi tersebut, JMBT berencana akan menggunakan energi surya untuk kegiatan operasional, sehingga ramah lingkungan sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Rencana ini mendapat apresiasi positif dari Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur mendukung rencana ini sebagai sebuah terobosan yang inovatif dan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT JMBT Enky Sasono mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjajaki untuk memasang panel surya yang sekaligus sebagai atap pelindung dari cuaca bagi para pengendara sepeda motor di Jalan Tol Bali Mandara.

“Kita coba menjajaki kemungkinan lajur motor bisa dimanfaatkan untuk solar cell. Itu merupakan upaya untuk mendapatkan sumber energi yang ramah lingkungan,” kata Enky seraya mengatakan, pihaknya sedang mencoba mencari beberapa partner termasuk juga berkolaborasi dengan PLN dan beberapa BUMN lainnya.

Direksi PT JMBT menambahkan, semenjak beroperasinya Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, jumlah pengguna berkurang dari tahun sebelumnya. Bahkan, dari target tahun 2019 rata-rata sekitar 63 ribu kendaraan per bulan, hanya tercapai rata-rata 41 ribu kendaraan pada empat bulan pertama. “Kondisi ini membuat manajemen akan melakukan koreksi target tahun 2019,” ujarnya.

Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun, JMBT berencana membangun rest area di sisi timur bagian tengah Jalan Tol Bali Mandara. Di mana rest area ini memungkinkan penguna tol untuk beristirahat sembari melihat pemandangan laut, hamparan hutan mangrove, serta kapal pesiar, dan nelayan yang parkir di Pelabuhan Benoa, sebagai latar belakang swafoto atau selfie.

Seperti diketahui, Gubernur Koster diberbagai kesempatan kerap menyampaikan penolakannya terhadap rencana pembangunan di kawasan Teluk Benoa. Pihaknya berencana akan mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Kawasan hutan, bakal ditata menjadi taman mangrove, sebagai pusat studi mangrove.

Keseriusannya itu pun tak terhenti dengan sebatas penolakan semata, bahkan Gubernur asal Sambiran ini mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk merevisi Perpres Nomor 51 tentang rencana reklamasi kawasan itu.

Berdasarkan Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Nomor 03 Sabha Pandila Parisada/IV 2016 tanggal 9 April 2016, Kawasan Perairan Teluk Benoa merupakan kawasan suci dan tempat suci meliputi Kawasan suci pantai yang masih digunakan oleh umat Hindu di sekitar Teluk Benoa untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan seperti pemelastian dan penganyutan.

Kawasan suci laut, zona inti utama mandala adalah Pura Karang Tengah disebut pula dengan Pura Karang Suwung alau Pura Dalem Sagara, sebagai tempat melakukan kegiatan ritual keagamaan mulang pekelem. Tempat suci pura tersebar di Pulau Pudut di pesisir daratan Serangan, pesisir daratan Benoa, pesisir daratan Tuban, pesisir daratan Kelan dan pesisir Tanjung.

Pembangunan Bali sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya.

Untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala maka pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Bali harus melestarikan alam, manusia dan budaya Bali serta kearifan lokal.

Pembangunan Bali dilakukan untuk menyeimbangkan pengembangan perekonomian antar wilayah Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat dan Bali Timur, guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara adil dan merata.

Secara sosiologis perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata pengembangan ekonomi, dan permukiman, telah menimbulkan penolakan keras dari masyarakat adat pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.