Koster Akan Pecat Jika Ada Oknum di Pemprov Terlibat

koster pecat oknum pemprov
502 Melihat

DENPASAR, POSBALI.CO.ID – Gubernur Bali Wayan Koster akan bertindak tegas jika pihaknya menemukan ada oknum yang terlibat dalam kasus penipuan 48 orang terduga korban CPNS bodong. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib.
“(Laporannya) sudah diproses di Polda,” kata Koster saat ditanya terkait perkembangan dugaan kasus tersebut di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (4/4).
Koster menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika menemukan oknum PNS yang terlibat dalam kasus penipuan itu. Dan jika terbukti, dirinya tidak akan segan-segan untuk memberhentikannya. “Ya dipecat. Jelas itu ya,” tegas Koster. 
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 48 orang diduga menjadi korban penipuan lolos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh oknum tak bertanggungjawab. Koster seusai apel disiplin di Lapangan Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar membenarkan adanya peristiwa tersebut.
“Betul. Suratnya mengatasnamakan Kepala BKD sebelumnya Bapak Ketut Rochineng, tetapi suratnya itu tertanggal Februari 2019 ini. Padahal Pak Rochineng sudah mundur bulan September 2018,” kata Koster, Senin (1/4).
Koster menduga, penipuan itu sengaja dilakukan oleh pihak luar yang menjanjikan kepada korban terkait pengangkatan sebagi pegawai negeri baru. “Mereka sudah diberikan kartu identitas dan disuruh melengkapi administrasi lainnya. Bahkan disuruh menghadap ke BKD pada Senin (25/3) lalu,” lanjutnya. 
Koster menegaskan, kejadian tersebut telah mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Bali, dan memerintahkan BKD agar segera melaporkan kasus tersebut ke pihak Polda Bali. Pihaknya pun menduga, terjadi transaksional dalam perekrutan ilegal itu. “Tentu saja (bayar-red), tinggal dibuktikan saja ini. Karena tak mungkin orang ndak bayar kalau caranya seperti itu,” sebutnya seraya mengaku belum mengetahui jumlah yang harus dibayarkan oleh para korban itu. 
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ketut Lihadnyana menuturkan tetang kedatangan korban ke kantornya. Pihaknya pun mengaku kaget dengan kedatangan korban. “Mereka datang layaknya pegawai negeri yang baru diterima bekerja dengan kemeja putih, membawa surat keputusan, dan mengantongi kartu identitas diri lengkap dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). Mereka juga melakukan absensi kehadiran,” jelasnya. 
Menurutnya, pihaknya langsung menghubungi pihak kepolisian dan memangil para korban untuk melihat keabsahannya. Ternyata ada beberapa kejanggalan dari perlengkapan administrasi yang mereka bawa. Mulai dari surat yang diduga tandatangan di-scan, stempel lebih kecil, serta kejanggalan lainnya. “NIP itu belum keluar, karena masih proses di BKN,” ujar Lihadnyana. 
Pihaknya pun akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Karena, selain masyarakat sipil yang menjadi korban, kejadian ini telah mencoreng nama baik Pemprov Bali. “Saya sudah sering bilang, penerimaan CPNS itu tidak bisa tanpa testing, bay sistem. Jadi tidak bisa cawi-cawi. Saya juga telah menghimbau berulang-ulang kali, baik di media cetak maupun elektronik agar jangan percaya terhadap iming-iming lolos CPNS tanpa tes. Karena sekarang transparan dan bay sistem,” jelasnya. 
Dalam kesempatan tersebut, Lihadnyana juga menegaskan bahwa jika ada oknum PNS di lingkungan Pemprov Bali yang terlibat dengan kasus ini, maka pihaknya tidak akan segan-segan menindaklanjutinya dan memberikan sanksi tegas. “Jika ada yang terlibat langsung, akan saya pecat,” tandasnya.

IMBAU JANGAN GOLPUT
Di tempat terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersama-sama menyukseskan pemilu serentak tahun 2019. “Mari kita ciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman dan damai serta menjaga nama baik Bali di hadapan masyarakat nasional dan internasional,” kata Gubernur di hadapan awak media di Kawasan Jayasabha, Denpasar, Kamis (4/4).
Menurutnya, hal tersebut sejalan pula dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga situasi yang kondusif. “Tunjukkan pula citra dan nama baik Bali sebagai pulau yang memiliki peradaban dengan budaya tinggi serta sebagai destinasi pariwisata dunia,” kata Koster yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Jero Gede Suwena Putus Upadesa serta  Ketua PHDI Bali Prof. I Gusti Ngurah Sudiana.
Lebih lanjut, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara untuk memilih para pemimpin bangsa. “Mari semuanya yang punya hak pilih untuk berbondong-bondong ke TPS pada 17 April untuk memilih presiden, wakil presiden, serta wakil rakyat yang berkomitmen kuat untuk menegakkan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” ajak Gubernur.
Koster juga menghimbau kepada instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga swasta lainnya untuk mendukung dan memberikan kesempatan pada karyawannya untuk meggunakan hak pilihnya ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. “Bagi perusahaan swasta saya harap untuk memberikan kesempatan minimal memberikan jadwal shift untuk karyawan yang akan menggunakan hak pilihnya,” harap Koster seraya menargetkan persentase keikutsertaan warga dalam menggunaan hak pilih bisa mencapai 80 %.
Sementara itu, Jero Suwena juga mengharapkan para Bendesa dan pecalang di Desa Pekraman setempat bisa membantu para petugas untuk pengamanan selama pencoblosan. “Sesuai dengan kesepakatan kita bersama sebelumnya untuk menyukseskan pemilu ini,” kata Jero Suwena.  alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.