Komunikasi Politik KBS

Foto : Made Nariana
Foto : Made Nariana
527 Melihat


KBS (Gubernur Bali Satu) atau Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Cok Ace, belakangan melakukan komunikasi sosial dan komunikasi politik yang prima dalam mengurus berbagai persoalan daerah. Pemimpin Bali dengan mengajak seluruh elemen masyarakat dari berbagai keyakinan politik dan keyakinan agama, bahkan juga ormas dan kalangan masyarakat, berjuang ke semua lini guna menggoalkan RUU Provinsi Bali.

Saya mengamati, semua pihak yang memiliki otoritas memperlancar serta mempercepat dibahasnya RUU Provinsi Bali di DPR-RI didadangi Gubernur Koster, guna menjelaskan betapa pentingnya UU Provinsi Bali.

Bali memiliki posisi penting bagi Indonesia. Betapa tidak!. Bali lebih terkenal dibanding nama Indonesia di mancanegara. Bali memiliki potensi ekonomi dan politik bagi masyarakat Indonesia. Buktinya, kini dibangun sejumlah “Bali Baru” di beberapa daerah, sebagai tujuan wisata yang lain, selain Bali. Ini artinya apa? Nama Bali dapat “dijual” terkait dengan urusan promosi pelancongan kepada dunia lain. Branding Bali cukup meyakinkan.

Guna menjaga Bali dengan segala isinya, baik soal budaya, adat-istiadat, keragaman, keramahtamahan penduduk, seni ukir, seni tari bahkan juga seni nasional – diperlukan posisi Bali lebih kuat melalui UU Provinsi Bali.

Seharusnya DPR-RI lebih mempercepat penyelesaian RUU Bali itu, sebab saya yakin semua anggota parlemen tidak ada yang tidak mengenal Bali, sebagai bagian dari NKRI. Bali punya taksu tersendiri, bagi Indonesia!

Tidak kurang dari Mendagri sendiri memberikan apresiasi kepada RUU Provinsi Bali setelah menerima rombongan Gubernur Bali yang menjelaskan latar belakang mengapa UU Pronvinsi penting adanya. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD RI, dan pimpinan tinggi/tertinggi negara lainnya.

Gubernur Koster bersama jajaran, sudah menjelaskan isi RUU Provinsi Bali tersebut. Tidak ada maksud lain, selain memperkuat semua potensi Bali yang selama ini berkembang dari zaman ke zaman, demi kepentingan menjaga keutuhan NKRI, tegaknya Pancasila, UUD 1945 serta menjaga kebhinekaan di Indonesia.
Sebelumnya Bali sudah memiliki Perda Desa Adat, yang ingin menjaga dan mengatur desa adat sehingga tetap eksis menata Bali. Desa Adat adalah garda utama dalam menjaga seni-buda dan berbagai kearifan lokal Bali. Sejatinya di wilayah desa adatlah berkembang kearifan lokal Bali yang selama ini dikagumi dunia luar.

Baru kali ini desa adat mendapat perhatian besar dari pimpinan daerah, setelah berabad-abad keberadaannya kurang mendapat perhatian. Sering disanjung sebagai gerbang utama pariwisata, tetapi keberadaannya selama ini menjadi obyek belaka.

Dengan adanya Perda Desa Adat, segala manusia adat yang terlibat membina wilayahnya baik secara fisik dan nonfisik, sekala dan niskala mulai 2020, mendapat perhatian yang nyata. Bahkan akhir tahun ini akan lahir Dinas Pemajuan Desa Adat di lingkungan Birokrasi Bali, khusus menata Desa Adat dengan segala aspeknya.

Komunikasi sosial dan komunikasi politik pimpinan daerah, baik kedalam maupun keluar, perlu semakin dikencangkan sehingga regulasi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi lebih nyata.

Jika kelak, DPR-RI segera membahas dan dapat menyetujui RUU Propinsi Bali menjadi UU Provinsi Bali, maka semakin klop regulasi yang mengatur Bali menuju Bali Era Baru, sebagaimana menjadi cita-cita Gubernur. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.