Komisi VI DPR Minta BRI Benahi Proses Pencairan BPUM

I Nyoman Parta soroti pencairan dana BPUM oleh BRI saat RDP Komisi VI DPR RI dengan Bank Grup Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah), Senin (14/6).
586 Melihat

DENPASAR, POS BALI- Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali I Nyoman Parta meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membenahi proses pencairan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku UMKM.

Polikus PDI Perjuangan ini mengaku mendapat banyak pengaduan terkait pelaksanaan pencairan dana BPUM oleh BRI. “BRI harus benahi pelaksanaan pencairan dana BPUM,” kata Parta.

Pencairan dana BPUM yang dikeluhkan itu adalah SOP masing-masing unit BRI berbeda-beda untuk pencairan BPUM tersebut. “Ada yang datang ke BRI sampai lima kali untuk proses pencairan,” ungkap Parta.

Ia melanjutkan, ada juga yang menunggu satu bulan sejak diterimanya SMS baru bisa dicairkan. Ada yang hanya bisa dicairkan setengahnya, satu bulan berikutnya baru bisa dicairkan lagi sisanya.

“Ada juga yang pencairan dananya dipotong Rp50 ribu – Rp100 ribu dengan alasan untuk saldo rekening dan asuransi,” kata Wakil rakyat asl Desa Guwang, Gianyar ini.

Ia menilai, pegawai BRI merasa mencairkan dana BUPM itu menjadi beban kerja tambahan, padahal tidak demikian seharusnya. “Ada suasana pagawai Bank BRI merasa ini tugas lebih, sesungguhnya ini bukan tugas lebih,” tegas Parta.

Unit BRI juga ditengarai menggunakan dana BPUM ini untuk menambah Portofolio banknya. “Ada tengarai unit Bank menggunakan dana ini untuk menambah Portofolio banknya,” kata Parta.

Menyikapi persoalan pencairan dana BPUM, Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Grup Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah), Senin (14/6).

Kesimpulan RDP itu adalah pertama, Komisi VI DPR RI meminta Bank Grup Himbara khususnya BRI untuk melakukan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan BPUM secara lebih efektif, cepat dan tepat sasaran;

Kedua, melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha khususnya di sektor UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di tengah kondisi pandemi Covid-19;

Ketiga, menyusun dan mengimplementasikan strategi dan mitigasi risiko guna mengantisipasi situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti;

Keempat, melakukan efisiensi operasional usaha dalam rangka menjaga kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19;

Kelima, melaksanakan restrukturisasi kredit secara efektif dalam rangka mendukung kinerja nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

Sementara terkait pelaku UMKM tidak bisa mengajukan BPUM karena sudah memiliki KUR, dijelaskan oleh Parta bahwa itu karena suku bunga pinjaman itu sudah disubsidi oleh pemerintah.

“Untuk teman-teman yang tidak bisa mengajukan BPUM karena sudah memiliki KUR, itu karena tingkat suku bunga pinjaman sudah disubsidi oleh pemerintah,” jelas Parta.

Dalam RDP itu, lanjut Parta, disepakati untuk membatalkan rencana pengenaan biaya transaksi untuk cek saldo dan tarik tunai di ATM LINK.

“Adapun terkait dengan rencana pengenaan biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai di ATM LINK, pada RDP ini telah disepakati untuk dibatalkan. Terhadap hal ini komisi VI memberikan apresiasi,” kata Parta. 010

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.