Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar : Apa Pemerintah Ingin “Bunuh” Sekolah Swasta?

KETUA YPLP PGRI Kota Denpasar, I Nengah Madiadnyana. Foto: ist
654 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 lima sekolah negeri baru yang dibangun Pemprov Bali akan mulai menerima siswa baru. Dua unit di antaranya dibangun di Denpasar, yakni SMAN 9 Denpasar dan SMAN 10 Denpasar.

Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, I Nengah Madiadnyana mengatakan, kebijakan membangun sekolah negeri tersebut tidak memikirkan sekolah swasta yang selama ini telah ikut berperan besar dalam mencetak generasi penerus bangsa.  “Kalau pemerintah memiliki kebijakan seperti itu, ya kami di swasta tidak bisa ngomong apa,” ungkapnya, Selasa (19/5).

Pihaknya pun menilai, kebijakan pemerintah tidak terprogram dengan baik. Karena, sudah berani menerima siswa baru kendatipun fisik dari sekolah yang dibuat belum ada wujudnya. “Ini menandakan bahwa kebijakan yang dibuat itu tidak terprogram. Kami saja yang di swasta jika mendirikan sekolah itu harus ada studi kelayakan terlebih dahulu, fasilitasnya, fisiknya, izin, dan baru kemudian menerima siswa,” beber Madiadnya yang juga Kepala SMK PGRI 3 Denpasar ini.

Menurutnya, dengan adanya sekolah baru tersebut, maka tantangan yang dihadapi sekolah swasta yakni harus meningkatkan mutu dan kualitasnya, sehingga dilirik oleh para orangtua siswa. “Nah ini tantangan yang harus dijawab oleh sekolah swasta. Yakni meningkatkan kualitas dan mutu, untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, minimal mampu membuat orangtua siswa itu bahagia,” jelasnya.

Ia pun menyoroti bahwa kebijakan ini mengabaikan keberadaan sekolah swasta yang selama ini ikut berperan, dan “membunuh” pelan-pelan sekolah swasta yang ada. Mengingat sekolah swasta itu dibiayai publik, melalui jumlah siswa yang melanjutkan di swasta.  “Kendatipun ada bantuan BOS, tetapi itu belum mencukupi untuk biaya operasional sekolah. Sedangkan untuk BOS daerah, itu hanya janji-janji saja. Belum turun hingga sekarang,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Disdikpora Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa mengatakan, kebijakan membangun sekolah baru ini adalah untuk menampung animo masyarakat yang ingin putra-putri mereka melanjutkan di sekolah negeri.

“Jadi, bapak gubernur membuat kebijakan membangun sekolah baru untuk menjawab itu, sehingga tidak usah dikhawatirkan. Karena, dari pengalaman sebelumnya, juga melakukan seperti itu. Tampung terlebih dahulu, kemudian baru membangun gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Kendati demikian, kata dia, sekolah negeri tidak akan mampu menampung seluruh tamatan siswa SMP, sehingga pihaknya akan menggandeng sekolah swasta. Boy pun akan mengubah cara pandang masyarakat terkait sekolah negeri lebih berkualitas dan murah dibandingkan sekolah swasta. “Nah inilah kita akan ubah sedikit demi sedikit dengan memberikan bantuan kepada sekolah swasta melalui kebijakan bapak gubernur dengan mengelontorkan BOS daerah. Ini pasti bisa meringankan beban di swasta,” tandasnya.

Dikatakannya, saat ini sekolah swasta juga sudah memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga sangat layak untuk dijadikan pertimbangan bagi orang tua siswa. “Kami melihat dalam setiap perlombaan baik itu di tingkat nasional hingga internasional, ternyata banyak yang dari siswa sekolah swasta. Saya juga pertanyakan kepada sekolah negeri. Mana sekolah negeri yang katanya lebih berkualitas? Kok nyatanya kalah sama swasta,” pungkasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.