Ketua LPD Kalianget Ditetapkan Tersangka Korupsi

Ketut Darmada (pakai baju tahanan) ditahan di Polres Buleleng.
464 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Ketua LPD Desa Adat Kalianget, Kecamatan Seririt, Buleleng, Ketut Darmada (49) ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Buleleng. Darmada diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan LPD tersebut.

Total kerugian negara akibat pengelolaan keuangan LPD tersebut mencapai sekitar Rp355 juta lebih. Ini sesuai laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Seizin Kapolres Buleleng, Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Vicky Tri Haryanto, mengatakan, modus tersangka Darmada yakni dengan cara meminjam kas keuangan LPD untuk dipakainya sendiri. Tersangka melakukan berulang kali sejak tahun 2019. “Uang itu tidak pernah dikembalikan,” kata AKP Vicky, Rabu (30/12/2020).

Polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus yang menjerat Darmada, yakni berupa buku harian kas LPD, neraca dan rugi laba, serta bukti transaksi harian LPD desa, nota nasabah, serta sejumlah buku tabungan, sepeda motor, televise, dan barang elektronik lainnya. “Uang hasil kasbon itu, tersangka gunakan untuk membeli sejumlah barang-barang seperti televisi dan juga video game, kebetulan juga tersangka juga pernah membuka rental video game,” terangnya.

Dikatakan, kasus ini telah P21 dan berkas perkara bakal dikirimkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. “Bulan Januari 2020 kami akan serahkan ke Kejaksaan termasuk tersangka dan barang bukti,” ujar AKP Vicky.

Sementara itu, Darmada mengaku menjabat sebagai Ketua LPD Kalianget dari tahun 1992 silam. Ia memakai uang di LPD dengan tujuan meminjam. Mengingat, LPD tersebut sempat mengalami pasang surut pemasukan. Terlebih gajinya yang tidak mencukupi.

“Saya memakai sedikit-sedikit. Saya tidak banyak minjam paling Rp500 ribu atau Rp1 juta. Kalau punya uang pasti saya kembalikan. Totalnya saya pakai sekitar Rp200 juta,” kata Darmada.

Tersangka terancam dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.