Ketua DPRD Klungkung Hadiri Rakor Tata Cara Permohonan Tanah Negara

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, bersama Wakil Ketua DPRD Klungkung, Tjokorda Gede Agung, mengikuti Rakor Forkompinda, Senin (1/3/2021).
293 Melihat

KLUNGKUNG, posbali.co.id – Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, bersama Wakil Ketua DPRD Klungkung, Tjokorda Gede Agung, Senin (1/3/2021) mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dengan tema “Tata Cara/Prosedur dan Biaya Permohonan Atas Tanah Negara” di Resto Kali Unda, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan.

Rakor juga dihadiri Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dan Wakil Bupati I Made Kasta; anggota Forkompinda Kabupaten Klungkung, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, Cok. Gede Agung Astawa Putra; para Camat se-Kabupaten Klungkung, Kepala Bapperlitbang, Anak Agung Lesmana; Kasatpol PP dan Damkar, Putu Suarta; Kepala Kesbangpolinmas, I Gede Kusumajaya; Ketua Majelis Desa Adat Klungkung, Dewa Made Tirta; dan Ketua Forum Perbekel.

Pada pertemuan tersebut, Anak Agung Gde Agung bersama Tjokorda Gede Agung mendengarkan pemaparan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, Cok Gede Agung Astawa Putra, terkait syarat-syarat permohonan tanah negara yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

‘’Biaya-biaya terkait permohonan tanah negara diatur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,’’ ujar Cok. Gede Agung Astawa.

Sedangkan subjek dalam permohonan tanah negara di antaranya bisa perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Alur proses permohonan tanah negara dimulai dari mengajukan permohonan secara tertulis dilanjutkan ke pendaftaran permohonan. Setelah terbit SK pemberian hak, dilanjutkan dengan pembayaran BPHTB dan pendaftaran SK hak. Baru setelah itu terbit sertifikat.

‘’Kita juga akan perhatikan, apakah permohonan ada untuk kepentingan umum, hal ini menjadi perhatian kami sebagai bahan pertimbangan kami untuk memprioritaskan, tapi di dalam persyaratan dana terpenting adalah tidak ada permasalahan sengketa penguasaan atau penggarapan terhadap lahan tersebut,’’ ujar Cok. Gede Agung Astawa Putra. 022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.