Kemenkumham Tak Siap Jawab Gugatan Chandra Jaya

653 Melihat

DENPASAR, POS BALI – Kementerian Hukum dan HAM RI tak siap menjawab gugatan Dr. Drs. Made Sumitra Chandra Jaya, M.hum pada persidangan ke tiga yang digelar di PTUN Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. Gugatan Nomor 84/G/2019/PTUN-JKT terkait SK  Kemenkumham RI No AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 2 Februari  perihal Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra.

“Ada tiga hal yang terjadi di persidangan. Pertama, tergugat Kemenkumham hadir namun tidak memberi jawaban atas gugatan. Anehnya, orang yang ditunjuk hadir tak bisa menunjukkan surat kuasa mewakili Kemenkumham. Kedua, Kemenkumham tidak menjawab gugatan. Padahal sudah diberi waktu dua minggu oleh Ketua Majelis, Baiq Yuliani, SH. Ketiga, pengacara penguggat minta kepada Ketua Majelis jika pada persidangan berikut tergugat tak memberi jawaban atas gugatan, maka siding dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dan Ketua Majelis menyetujui,” kata pengacara Chandra Jaya, Widodo Iswantoro saat dihubungi POS BALI, Kamis, (13/6).

Menurut Widodo, dalil yang penggugat tak terbantahkan berdasarkan berdasarkan aturan Menkumham No 8 Tahun 2016 tentang tata cara pemblokiran dan pembukaan blokir badan hukum. “Dalil penggugat tak terbantahkan. Karena pembukaan blokir bertentangan dengan aturan Menkumham sendiri. Sidang minggu depan tanggal 19 Juni diberi  kesempatan oleh Ketua Majelis untuk menjawab gugatan. Kalau dijawab, maka selanjutnya replik dan duplik. Setelah itu pemeriksaan saksi dan alat bukti,” kata Widodo  Iswantoro

Sementara Chandra Jaya saat dihubungi mengatakan saat persidangan dirinya hadir. “Orang dari Kemenkumham hadir. Tapi tak bisa menunjukkan surat kuasa dari tergugat. Saya melihat agak aneh. Hadir di sidang tapi tak menjawab gugatan. Padahal sudah diberi waktu dua minggu. Menurut saya aneh saja,” kata Chandra Jaya sembari menjelaskan gugatan ini sesungguhnya menjawab apa yang disampaikan pejabat dari Kemenkumham saat pertemuan di Jakarta bulan Februari lalu. Kalau keberatan silahkan ke PTUN,  Sidang sudah digelar pada tanggal 27 Mei 2019 lalu dengan mejelis hakim Baiq Yuliani SH.  Hal tersebut pun tak lepas dari penggugat dalam persidangan, mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa untuk dikabulkan dengan tujuan SK itu tidak menyangkut kepentingan umum. 

Chandra, kembali menegaskan dirinya punya niat baik berdialog dengan pengurus Yayasan baru setelah SK Kemenkumham, asalkan semua pihak cooling down dan menyepakati kesepakatan para pembina pada tanggal 25 Pebruari 2019.

“Waktu itu ada tawaran damai. Dan saya sanggupi, karena ada kesepakatan tertulis para pembina. Saya diminta mencabut laporan perdata dan pidana, dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya siap. Tapi ada satu kesepakatan yang diabaikan yakni mengganti pembina yayasan dan mutasi pejabat struktural. Padahal ini kesepakatan pada point lima yang ditulis tangan para pembina. Ini kan tidak adil,” tegas Chandra Jaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dr. Drs. Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum mantan Ketua Yayasan Dwijendra menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham-RI). Gugatan dengan Nomor 84/G/2019/PTUN-JKT terkait SK  Kemenkumham RI No AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 2 Februari  perihal Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra.

Sekedar informasi, empat (4) surat dari Kemenkumham-RI yang menyatakan pergantian pengurus Yayasan Dwijendra baru dapat dilakukan dan di pertimbangkan  apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). “Ada dua kesalahan Kemenkumham. Pertama, membuka blokir sementara belum ada keputusan pengadilan tetap. Kedua, menghilangkan profil Yayasan Dwijendra dan akte notaris No 24 tahun 2013 tanggal 20 September 2013,”kata Chandra Jaya 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.