Kembalikan Kerugian Negara, Kejari Gianyar Terima Penghargaan

Bupati Gianyar menyerahkan penghargaan kepada Kajari Gianyar, Senin (15/2/2021).
190 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – Pemkab Gianyar memberi penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, karena berhasil mengembalikan kerugian negara senilai Rp264 juta. Yang dikembalikan berupa dana bansos “salah sasaran” kepada sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Penghargaan diserahkan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra; kepada Kepala Kejari Gianyar, Ni Wayan Sinaryati, di kantor Bupati Gianyar, Senin (15/2/2021).

Kasi Pidana Khusus Kejari Gianyar, Putu Gede Darmawan; didampingi Kasi Intel, Gede Ancana, menjelaskan, kasus ini terjadi tahun 2017 dan menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK itu ditindaklanjuti pada 2017-2020. Saat ditangani Kejari Gianyar, terungkap dana bansos tersebut didapat sejumlah UKM yang profit oriented (berorientasi laba).

“Semestinya dana tersebut diberikan kepada UKM pemula yang memang butuh permodalan. Tapi justru yang dapat adalah UKM yang profit oriented, sehingga salah sasaran,” jelas Darmawan.

Kata dia, pengembalian kerugian negara ini dilakukan saat masa penyelidikan, belum masuk ranah penyidikan. Sejumlah UKM ini menyadari kesalahan dan bersedia mengembalikan uang negara.

Selain prestasi Pidsus, Kepala Urusan Datun Kejari Gianyar, Martina Peristianti, menambahkan, penghargaan juga diberikan atas intensitas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Gianyar melakukan pendampingan kegiatan proyek pembangunan di Gianyar. Kejari Gianyar dianggap berkontribusi terhadap pendampingan, pencegahan terjadinya permasalahan selama proyek berjalan.

“Kami lakukan pendampingan hukum proyek konstruksi yang dilakukan Pemkab Gianyar tahun 2020. Ada 12 proyek, 10 sudah selesai. Dua lagi multiyears (tahun jamak) sampai 2021,” jelasnya seraya menyebut peran Kejari sebagai penasihat hukum.

Kejari, ulasnyam sebatas memberi petunjuk apa yang harus dilakukan di ranah perdata dan tata usaha negara. Permasalahan yang muncul saat pendampingan, ungkapnya, yakni adanya keterlambatan pembayaran. Namun, hal itu diatur dalam undang-undang. “Bukan telat sih, tapi perubahan bayar. Sudah ada kesepakatannya. Yang belum dibayarkan di tahun 2020 dibayarkan tahun 2021,” pungkasnya. 011

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.