Kekeringan Kian Mengancam Bali, Bupati/Wali Kota dan Gubernur Mesti Bersinergi

I Komang Gde Subudi
I Komang Gde Subudi
369 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Kekeringan menjadi persoalan nyata yang kian mengancam Bali. Kemarau panjang yang terjadi tahun ini telah mengakibatkan masyarakat di sejumlah desa di Pulau Dewata mengalami kesulitan air bersih. Kekeringan juga terjadi di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sehingga mengancam kelangsungan hidup berbagai satwa langka yang ada di dalamnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) mendorong seluruh bupati/wali kota di Bali bersinergi dengan Gubernur Bali. Mengingat, air merupakan kebutuhan paling dasar. Terlebih, Gubernur Bali Wayan Koster melalui visi misinya, menempatkan persoalan air bersih menjadi salah satu agenda utama dalam program kerjanya.

“Saya mendapat laporan dari pejabat BIPPLH yang ada di seluruh kabupaten di Bali bahwa krisis air terjadi di banyak desa dan terus meluas belakangan ini. Bupati dan wali kota harus bersinergi, bergotong-royong melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik melalui regulasi maupun tindakan nyata penyelamatan sumber mata air di Bali,” tegas Ketua Umum BIPPLH, Komang Gede Subudi, di Denpasar, Selasa (1/10).

Subudi menjelaskan, pihaknya sejak enam bulan lalu sudah memberikan sinyal bahwa Bali dilanda kekeringan. Dikatakan, sekitar 2560 dari 400 sungai di Bali sudah mengalami kekeringan. Setiap tahun banyak sawah yang harus beralih fungsi akibat sistem irigasi khusus mereka kekurangan air. “Sejak tahun 2012, Danau Buyan mengalami penurunan muka air 3,5 meter. Tidak hanya danau, di beberapa tempat, sumur warga yang sedalam 40 meter pun sudah jarang air,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, setiap harinya 3 juta liter air atau sekitar 60% dari total konsumsi air di Bali digunakan untuk keperluan industri pariwisata. Jumlah itu tentu saja sangat banyak jika dibandingkan dengan konsumsi air untuk keperluan rumah tangga, yang hanya 100 ribu liter setiap harinya. Hal yang jadi masalah, air sebanyak itu diambil dari tanah sehingga mempercepat intrusi air laut di pesisir-pesisir Bali. Hal ini semakin diperparah dengan kian berkurangnya lahan terbuka hijau akibat pesatnya pembangunan.

“Untuk itu saya mendorong sepenuhnya Bapak Gubernur melakukan langkah-langkah yang efisien, tegas, terukur, dan segera sifatnya untuk menanggulangi hal ini (kekeringan, red). Saya beharap bupati/wali kota bisa merapatkan barisan sejalan dengan apa yang dilakukan Bapak Gubernur. Tidak boleh lagi ada bupati/wali kota yang mengedepankan egonya. Ini bagian dari perjuangan untuk masyarakat Bali secara menyeluruh,” katanya.

Subudi menambahkan, upaya-upaya penyelamatan sumber daya air harus dilakukan untuk jangka panjang melalui berbagai program seperti melestarikan danau, kelebutan, sungai. Kemudian, reboisasi di kawasan-kawasan hutan yang mulai gundul dan kritis, penghijauan lahan-lahan terbuka, dan menekan alih fungsi sawah, serta mengawasi penggunaan air bawah tanah (sumur bor).

BIPPLH mengapresiasi langkah Gubernur Koster yang saat ini tengah merampungkan regulasi mengenai perlindungan sember air yang akan dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub). Diharapkan regulasi tersebut segera dapat terwujud. Bahkan, diharapkan regulasi perlindungan sumber daya air lebih kuat berupa peraturan daerah (perda). “Regulasi ini harus segera diwujudkan. Kekeringan yang terjadi saat ini momentum yang tepat untuk segera mewujudkannya,” tutup Subudi. 026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.