Kejaksaan Buleleng Panggil 13 Saksi Dalami Dugaan Penyimpangan Hibah Pariwisata

AA Ngurah Jayalantara
209 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Dugaan penyimpangan bantuan dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata untuk Buleleng dengan modus mark-up dan dengan SPJ fiktif terus didalami oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Terbaru, ada sebanyak 13 orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan.

Kasi Intel Kejari Buleleng, AA Ngurah Jayalantara mengatakan, dari 13 orang yang telah dimintai keterangan itu, diantaranya 6 orang adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng serta 7 orang rekanan.

Menurut Jayalantara, pemanggilan 13 orang terbaru ini merupakan upaya permintaan keterangan lanjutan untuk penyelidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana PEN Pariwisata. Total sudah ada sebanyak 24 orang telah dimintai keterangan. Mereka ini diduga telah mengetahui penggunaan dana PEN Pariwisata tersebut.

Hanya saja diakui Jayalantara, Kepala Dispar Buleleng, Made Sudama Diana, belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat Kepala Dispar Buleleng akan dipanggil pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan.

Jika keterangan yang diperoleh penyidik dinyatakan sudah lengkap, maka segera akan dilakukan gelar perkara. “Rencana Kadis dipanggil minggu-minggu ini. Rencananya, Selasa dilakukan gelar perkara dan pengambilan kesimpulan, apakah kasus ini statusnya layak untuk ditingkatkan ke penyidikan atau tidak,” kata Jayalantara, Minggu (31/1/2021).

Disinggung adanya keluhan dari pengusaha pariwisata yang masuk daftar penerima PEN namun tidak menerima kucuran dana hibah PEN, Jayalantara mengaku sudah menerima informasi tersebut. “Itu tahu dari PPK Dinas Pariwisata. Tapi sepengetahuan saya, penyebabnya bermacam-macam. Mungkin tidak melengkapi persyaratan, ada yang izin tidak sesuai, dan lainnya,” pungkas Jayalantara.

Untuk diketahui, Buleleng mendapat bantuan dana pusat dari program PEN Pariwisata sebesar Rp13 miliar. Dari Rp13 miliar itu, dana ini diberikan kepada hotel dan restoran sebesar Rp 9 miliar atau sekitar 70 persen, dan terserap hanya Rp7 miliar sedangkan sisanya sekitar Rp2 miliar dikembalikan ke Kas Negara.

Penyaluran dana hibah pariwisata untuk bantuan hotel atau restoran tidak ditemukan adanya indikasi persoalan. Sementara 30 persen dari total Rp13 miliar atau sebesar Rp4 miliar tersebut, diposkan untuk operasional yang dikelola Dispar Buleleng. Dana ini yang terindikasi adanya penyelewengan.

Dana operasional yang diduga ada penyimpangan ini dipakai untuk mendanai kegiatan bimtek, eksplorasi, dan promosi potensi pariwisata Buleleng explore, serta perbaikan sarana dan prasarana tempat wisata. Terdapat indikasi penyimpangan dengan modus mark-up.

Hanya saja tidak semua kegiatan bersumber dari dana operasional PEN terindikasi ada penyimpangan. Ini semua tergantung, berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi sejumlah pihak, serta hasil temuan pihak Kejari Buleleng yang sifatnya rahasia. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.