Kebijakan PPKM untuk Selamatkan Masyarakat Bali

Foto: (dari kiri-kanan) Made Rentin, Dewa Mahendra, Dewa Dharmadi
226 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali angkat bicara menyikapi aksi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali yang mengkritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan juga bantuan kepada warga terdampak. Aksi itu berlangsung di Depan Kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar pada Senin (23/8).

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Made Rentin melalui pesan singkat WhatsApp kepada POS BALI membeberkan langkah nyata Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

Diantaranya, tulis Rentin dalam pesan singkatnya, yakni menggelontorkan beras kepada sembilan kabupaten/kota yang bersumber dari punia ASN. “Total beras sekitar 70 ton,” kata Rentin, Selasa (24/8).

Selain itu, lanjut dia, penyerahan beras 766 paket dari BPD Bali. “Masing-masing paket beratnya 5kg. Juga bantuan 10 ribu paket sembako dari PT Pansaka, dan banyak lagi bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra. Pemerintah Provinsi Bali telah menggelontorkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Untuk di Dinas Sosial, kata dia, telah memfasilitasi bantuan yang bersumber dari Kemensos. Baik itu Bantuan Sosial Non Tunai yang ada di kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lainnya.

“Untuk bantuan Pemerintah Provinsi Bali dengan pola gotong royong melalui ASN. Dan itu sudah diserahkan kepada kepala daerah sembilan kabupaten/kota,” ungkapnya melalui sambungan telepon.

Menurutnya, Dinas Sosial Provinsi Bali juga telah menggelontorkan bantuan kepada kelompok rentan. Seperti kaum disabilitas, anak terlantar dan juga PKH. “Bantuan ini diinisiasi bapak gubernur, dan kami hanya menjalankan saja,” jelasnya.

Dikatakan, Gubernur Bali telah melakukan langkah-langkah nyata dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. “Bantuan paket sembako ini diserahkan kepada kepala daerah untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak,” tandasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Satpol Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menegaskan, kebijakan PPKM ini merupakan langkah preventif Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelamatkan masyarakat Bali dari paparan Covid-19. Khususnya dalam menekan angka terkonfirmasi positif.

Dikatakan, salah satu kebijakan tersebut diantaranya mewajibkan masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk mengikuti isolasi terpusat (isoter). Langkah ini, kata dia, untuk mencegah terjadinya klaster keluarga.

“Kebijakan PPKM melalui isoter ini sudah terbukti. Angka kasus terkonfirmasi harian menurun beberapa hari belakangan ini. Syukurnya, seiring terkonfirmasi menurun, pasien sembuh juga meningkat tajam,” ungkapnya.

Dia menilai, aksi BEM ini sebagai langkah positif dalam menginformasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat dan daerah telah mengambil langkah-langkah konkrit menyikapi dampak pandemi ini.

“Kebijakan PPKM ini tidak terlepas bagaimana kita menjaga masyarakat dari paparan virus corona ini. PPKM ini juga untuk mengingatkan masyarakat Bali agar tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, serta menjamin masyarakat luar Bali baik wisatawan atau Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) lebih yakin bahwa Bali lebih aman, nyaman untuk dikunjungi,” bebernya.

Pihaknya menegaskan, PPKM dari mikro hingga level 4 yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik. Kendati demikian, pihaknya tak menampik bahwa terjadi dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha.

“Itu bagian konsekuensi yang terpaksa diambil, karena kami ingin menjaga dan mengendalikan Covid-19. Ini untuk meminimalisir dampak Covid-19. Apalagi seperti kita ketahui, varian delta ini lebih berbahaya,” tegasnya.

Dewa Dharmadi menambahkan, kebijakan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok yang kini gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, juga menjadi salah satu bagian dalam upaya menekan pertumbuhan Covid-19 di Bali.

“Kendati telah mengikuti vaksinasi, kami imbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mentaati aturan. Karena, kendati telah mengikuti vaksinasi, masih berpotensi tertular Covid-19. Hanya saja gejalanya lebih ringang dibandingkan yang belum sama sekali mengikuti vaksinasi,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BEM Universitas Udayana bersama Aliansi BEM Se-Bali melakukan aksi simbolis Duka Cita Rakyat Atas Kegagalan Pemerintah Menangani Pandemi, di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (23/8).

Aksi ini diantaranya menyoroti pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, selama diberlakukan pembatasan masyarakat, rakyat tidak dijamin hak-hak dasarnya oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Karantina. Aksi ini juga menuntut pemerintah dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk menjamin hak-hak masyarakat.

Aksi damai ini juga diisi aksi teatrikal pembagian nasi bungkus gratis sebagai simbol kritik penanganan pandemi di Bali, di mana Bali yang bergantung dari sektor pariwisata sangat terdampak karena pandemi ini. Berbagai pembatasan tanpa penjaminan hak-hak dasar masyarakat tidak terpenuhi. alt/pol

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.