Kasus Pengerukan Pantai di Desa Pejarakan Dilaporkan ke Polda Bali

Direktur Eksekutif LKPI, Ayub Faidiban.
371 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Menyikapi persoalan pengerukan Pantai Pasir Putih di Dusun Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang dilakukan PT Tekad Andika Darma (TAD), diadukan ke Polda Bali oleh Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI). Bahkan dikabarkan, sebagai bentuk tindak lanjut laporan itu, sejumlah aparat penyidik dari pihak kepolisan telah turun ke lokasi untuk mengecek perusakan lingkungan di pantai tersebut.

Direktur Eksekutif LKPI, Ayub Faidiban, tak menampik telah melapor ke Polda Bali. Kata Ayub, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada pihak kepolisian. “Penyidik Polda Bali turun ke lapangan mengecek apa benar ada perusakan pantai. Jika memenuhi unsur pelanggaran, silakan polisi menindaklanjuti,” kata Ayub, Kamis (21/1/2021).

Ayub berharap persoalan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak mudah melakukan perusakan lingkungan di wilayah pesisir. Dia mengaku sangat menyayangkan tindakan PT TAD yang melakukan perusakan lingkungan di wilayah pesisir, terlebih lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi mangrove.

Terkait perizinan dan legalitas yang berupa 2 Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sudah mendapat izin dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang dipegang PT TAD, menurut Ayub hal itu belum cukup. Apalagi saat ini kasus gugatan perdata LKPI di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja masih berlangsung. “Proses sidang masih berlangsung di PN Singaraja dan tim dari Polda sudah turun melakukan evaluasi kerusakan. Kami masih menunggu semua proses tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, terjadi dugaan aksi perusakan dengan alat berat kawasan pantai dengan pengerukan Pantai Pasir Putih di Dusun Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng oleh salah satu pengelola. Warga mengeluhkan aksi pengerukan pantai tersebut. Mereka menganggap pengerukan itu telah merusak kawasan sempadan pantai yang memiliki banyak pohon bakau, terlebih dilakukan tanpa koordinasi dengan desa adat dan dinas setempat.

LKPI juga menuding proses penerbitan izin yang dikantongi PT TAD cacat prosedur setelah izin yang dikantongi kedaluwarsa sejak September 2020. Karena menuai polemik, pihak Desa Pejarakan kemudian menggelar mediasi dan disepakati pengerukan Pantai Pasir Putih dihentikan. PT TAD sendiri tengah mengurus perpanjangan izin setelah HGU yang dikantongi telah habis masa berlakunya sejak September 2020 lalu. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.