Karena Ini, Pembayaran TPP PNS di Bangli Terancam Ditunda

Foto: RAPAT BANGLI RAPAT kerja Komisi III DPRD Bangli dengan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Selasa (4/8). Foto: gia
684 Melihat

BANGLI, posbali.co.id – Tunjangan tambahan penghasilan (TPP) PNS di Kabupaten Bangli, untuk Oktober hingga Desember 2020, terancam ditunda. Masalahnya, Pemkab Bangli kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi III DPRD Bangli dengan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Selasa (4/8).
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III, I Made Natis hanya dihadiri dua anggotanya, yaitu I Made Sudiasa dan I Ketut Suastika. Dari BPKAD hadir Kepala BKPAD I Ketut Riang.
Terkait TPP, Suastika mengingatkan BKPAD agar tidak gampangan menunda pembayaran TPP. Suastika juga menanyakan adanya kemungkinan adanya penambahan anggaran yang diterima Bangli dari pusat. Selain itu, juga menyinggung realisiasi anggaran selama enam bulan terakhir. ‘’Kami ingin mendapatkan realisasi anggaran selama enam bulan terakhir untuk selanjutkan akan kami lakukan pembahasan juga bersama SKPD lainnya,” ujar Suastika.
Pihaknya juga sempat menyoroti rendahnya persentase realisasi anggaran di rumah sakit Bangli, yang baru mencapai 20 persen. Dirinya mengaku mendapatan alasan rendahnya realisasi anggaran lantaran pandemi Covid-19 ini.
Tidak jauh beda dengan Suastika, anggota lainnya, Sudiasa juga mengingatkan agar BKPAD cermat menghitung keuangan supaya penghasilan PNS tidak dipotong-potong maupun terjadi penundaan pembayaran. Ia juga menyoroti realisasi program yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihaknya meminta BKPAD melakukan perincian yang sangat matang, terkait program mana yang bisa terdanai dan tidak. “Jangan sampai nanti diprogramkan, tahu-tahu anggarannya tidak ada. Untuk itu, perinciannya harus akurat, jangan sampai nanti malah kacau lantaran anggaran tidak ada,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat asal Desa Undisan, Tembuku ini, juga mencurigai adanya program baru yang dirancang dalam APBD Perubahan nanti. Pasalnya, dirinya mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat kalau pemerintah telah merancang melaksanakan program baru. Sementara disisi lain program lama dalam APBD Induk belum ada dananya. “Program lama saja tidak jalan lantaran adanya penanganan Covid-19, ini kok malah sudah ada program baru,” ujarnya dengan nada tanya.
Menyikapi sorotan kalangan dewan, dari pihak BKPAD Bangli belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sementara terkait persentase realisasi, pihak BPKAD mengaku sudah memberikan laporannya pada Sekwan Bangli pada 23 Juli lalu.
Soal TPP, Kepala BKPAD Bangli, I Ketut Riang, menegaskan, berdasarkan data pendapatan sementara, TPP pegawai untuk tiga bulan yakni Oktober, November, dan Desember terancam tak bisa dibayarkan. Sebab anggaran yang dikelola pada APBD Perubahan sangat terbatas. Hanya Rp4,6 miliar, sedangkan untuk bayar TPP per bulan sekitar Rp9 miliar.
Lebih lanjut disampaikan, jika TPP untuk Oktober-Desember tidak bisa dibayarkan, maka pihaknya merancang anggaran pembayaran TPP dialokasikan pada APBD 2021. Ditambahkan, bahwa untuk penanganan Covid-19, Pemkab Bangli sudah memotong TPP pegawai sebesar 20 persen. Pemotongan dilakukan terhitung sejak Juni lalu. 028

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.