Karena Ini, Lobar Bisa Rugi Miliar Rupiah

753 Melihat

LOBAR, POS BALI – Hampir disemua item pendapatan daerah penghasil PAD Kabupaten Lobar mengalami penurunan. Akibatnya, Pemkab Lobar berpotensi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman memaparkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab potensi kerugian tersebut antara lain, proses akuisisi PT. Indotan sebesar 2 juta US dollar oleh PT Ancora. Kemudian Land Rent Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Indotan yang tak pernah dibayarkan sejak IUP tersebut dikeluarkan.

Anggota DPRD Lobar, Indra Jaya Usman

“Masuknya penambangan liar di wilayah IUP PT. Indotan juga turut menjadi penyebabnya,” ungkapnya. 

Adapun realiasi pajak daerah tahun 2018 yang mengalami penurunan antara lain, pajak hotel dari target Rp37,5 miliar hanya terealisasi sebesar Rp25,2 miliar saja atau sebesar 67,20 persen. Kemudian Pajak restoran dari target Rp25,6 miliar terealisasi hanya sebesar Rp14,9 miliar atau 58,47 persen.

Untuk pajak hiburan, dari target sebesar Rp5 miliar hanya terealisasi sebesar Rp469,2 juta atau 9,38 persen. Sedangkan pajak reklame dari target Rp 1,9 miliar, yang terealisasi hanya Rp682 juta atau sebesar 35,91 persen.
Sedikit kenaikan terjadi pada pajak penerangan jalan, dari target Rp19,4 miliar yang terealisasi Rp19,7 miliar atau 101,90 persen.

Kemudian pajak parkir yang ditargetkan Rp600 juta hanya terealisasi sebesar Rp40,8 juta atau 6,81 persen. Untuk pajak air tanah juga sedikit mengalami kenaikan, yakni dari target Rp2,3 miliar terealisasi sebesar Rp2,4 miliar atau 105,03 persen.

Penurunan kembali terjadi pada Pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari target anggaran sebesar Rp1,1 miliar justru terealisasi hanya sebesar Rp188,6 juta atau 15,73 persen. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaamln dari target sebesar Rp13 miliar tercapai target Rp9,5 miliar atau 73,56 persen.

Kenaikan pendapatan juga ada pada Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari target Rp16,7 miliar yang tercapai sebesar Rp16 9 miliar atau 101,11 persen. “Jika ditotal jumlah target pajak daerah sebesar Rp123,4 miliar, yang tercapai hanya Rp90,3 miliar atau sebesar 73,23 persen. Itu jauh dari angka pendapatan tahun 2017,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi makin parahnya penurunan pendapatan daerah tersebut, Usman mendesak Bupati Lobar H. Fauzan Khalid untuk sesegera mungkin melakukan penyegaran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar. “Ini bisa jadi karena terlalu lama terjadi kekosongan di pucuk pimpinan di Badan Pendapatan Daerah tersebut,” katanya.
Bagaimana tidak, cukup lama memang Bapenda Lobar hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang saat ini masih selaku Sekretaris Bapenda Lobar yakni Darsapardi. Jika melihat kewenangan, tentu saja kewenangan Plt tifak sama dengan pimpinan definitif semacam Kepala Badan atau Kepala Dinas. 033

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.