Kakanwil BPN Bali Digugat Terkait Sengketa Lahan di Bungkulan

Hakim PTUN Denpasar menggelar sidang PS di objek sengketa lahan di Desa Bungkulan, Buleleng, Kamis (15/10).
93 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Persoalan status tanah Puskemas Pembantu I dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) seluas 8 are di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, terus meruncing. Status kepemilikan tanah yang dibatalkan oleh Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bali pada Januari lalu, kini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar oleh Perbekel Desa Bungkulan, Kusuma Ardana, selaku pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dalam gugatan dengan nomor register perkara 12/G/2020/PTUN.DPS itu, Kusuma Ardana menggugat Kepala Kanwil BPN Bali sebagai tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Bali sebagai tergugat II. Poses persidangan pun akhirnya berlanjut. Dan pada Kamis (15/10), Ketua Majelis Hakim, Rachman Hakim Budi Sulistyo, turun ke lokasi objek sengketa untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS).

Usai menggela sidang PS, majelis hakim kembali melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Penggugat dan tergugat dipersilakan mempersiapkan saksi pada siang yang rencananya dilaksanakan Rabu (21/10) nanti. “Minggu depan silakan ajukan saksi. Jangan menghadirkan saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain. Hadirkan orang yang tahu langsung tentang objek sengketa. Kalau ada tambahan bukti, silakan diajukan,” kata Rachman Hakim Budi Sulistyo.

Dalam perkara ini, Pemprov Bali juga ikut terseret. Sebab, pada objek perkara tersebut terdapat Sertifikat Hak Pakai (SHP) milik Pemprov Bali No. 1 Tahun 2007 seluas 4 are. Dalam perkara ini, Pemprov Bali masuk sebagai tergugat intervensi.

Kuasa Hukum Pemprov Bali, Agung Herwanto, mengatakan, sebagian objek perkara yang selama ini diklaim kepemilikannya oleh Kusuma Ardana adalah milik Pemprov Bali, termasuk bangunan Puskeswan. Bangunan itu dulunya dipinjam pakai Dinas Pertanian (Distan) Buleleng untuk mendukung pelayanan publik di wilayah tersebut. “Objek yang diklaim penggugat itu ada lahan milik Pemprov. Makanya kami masuk sebagai tergugat intervensi, karena kami juga punya kepentingan mempertahankan aset ini,” ujar Agung Herwanto.

Kusuma Ardana mengatakan akan mengikuti seluruh tahapan di pengadilan. Ardana justru tidak mengetahui jika sebagian lahan yang dia klaim kepemilikan itu terbit SHP milik Pemprov Bali. Sedangkan SHM yang dimiliki oleh Ardana diterbitkan pada 2013 lalu.

“Jadi ini sebenarnya alasan BPN membatalkan SHM milik saya, karena sudah lebih dulu terbit SHP milik Pemprov itu. Saya keberatan, makanya mengajukan gugatan di PTUN. Biar di pengadilan nanti dibuktikan, apakah dulu mungkin tanah itu dihibahkan oleh bapak saya ke Pemprov, barangkali. Saya tidak tahu dan tidak pegang data. Jadi, lihat saja di pengadilan,” pungkas Kusuma Ardana.

Sebelumnya, Perbekel Desa Bungkulan, Kusuma Ardana, telah mensertifikatkan dua lahan yang ada di Desa Bungkulan. Yakni lahan lapangan sepak bola seluas kurang lebih satu hektar dengan SHM No. 2427/Desa Bungkulan, serta lahan seluas 8 are yang di atasnya berdiri Puskemas Pembantu I dan Puskeswan dengan SHM No. 2426/Desa Bungkulan.

Masyarakat yang mengetahui menyatakan protes dan mendatangi kantor BPN Buleleng. Setelah melalui proses, Kanwil BPN Bali resmi membatalkan SHM No. 2426/Desa Bungkulan milik Ardana pada 13 Januari 2020 lalu, karena cacat administrasi. Sementara SHM No. 2427/Desa Bungkulan hingga saat ini masih dipegang Kusuma Ardana. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.