IJU : Sekotong Kawasan Wisata, Bukan Tempat Pembuangan Limbah Beracun

359 Melihat
Indra Jaya Usman
                Anggota Komisi I DPRD Lobar

LOBAR, POSBALI.CO.ID – Bola panas terkait keberadaan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dibangun Pemprov NTB di Desa Buwun Mas Sekotong terus menggelinding. Setelah adanya keterangan dari Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bahwa bangunan tersebut belum mengantongi IMB dan juga AMDAL, kini penolakan muncul dari kalangan anggota DPRD Lobar.

Kawasan Sekotong dalam RTRW Pemkab Lobar merupakan kawasan wisata andalan setelah Senggigi. Namun nyatanya,oleh Pemprov NTB justru dijadikan kawasan pembuangan limbah B3. “Ingat Sekotong itu adalah destinasi wisata andalan yang ke depan diproyeksikan untuk menggantikan Senggigi, sekarang dibuat oleh Pemprov NTB menjadi pembuangan sampah limbah beracun,” demikian kritik anggota Komisi I DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Rabu (7/4).

Tak hanya itu, IJU, panggilan akrab Indra Jaya Usman mengatakan bahwa sudah berulang kali Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan hal serupa di Lobar. Sebelum pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 di Buwun Mas, Pembangunan Teknopark di Banyu Mulek juga menyalahi aturan karena belum melengkapi ijin. “Iya ini berkali-kali Zulkieflimansyah melakukan hal seperti ini di Lobar. Saya kira Pemda Lobar harus lebih tegas dan lebih kongkrit menyikapi hal ini, apalagi persoalan ini adalah persoalan limbah,” sarannya.

Dengan bangunan yang tak memiliki Amdal dan tanpa IMB Pemprov NTB hantam kromo saja. “Apa haknya Provinsi terhadap wilayah Lobar ? Tidak ada, Bupati lah yang memiliki kewenangan atas wilayah Lobar, karena otonomi itu ada di kabupaten, provinsi inikan hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat,” jelasnya panjang.

Atas kondisi itu, Ketua DPC Partai Demokrat Lobar itu menyarankan agar tidak hany Bupati yang menolak, masyarakat Sekotong pun harus menolak tegas keberadaan bangunan pengelolaan limbah beracun itu. “Saya kira tidak hanya Bupati, masyarakat Sekotong khususnya harus menolak tegas wilayah destinasi wisata dijadikan pembuangan sampah beracun ini,” sarannya lagi.

Tak berhenti sampai disitu, IJU pun melontarkan kritik pedas bahwa Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur Zulkieflimansyah tidak pernah punya niat dan tujuan baik ke Lobar. Bagaimana tidak, giliran pembangunan infrastruktur jalan dipusatkan di Sumbawa. “Di Lobar jembatan putus menuju kantor Bupati saja tidak bisa cepat ditanggapi,” tegasnya.

Politisi asal Narmada itu pun lagi-lagi melontar pernyataan yang cukup menohok, bahwa apa yang dilakukan Pemprov NTB telah melanggar tata ruang kabupaten, melanggar aturan yang ada di Kabupaten Lobar. “Masa iya seorang Gubernur mencontohkan pelanggaran terhadap aturan, itu akan jadi preseden bagi masyarakat luas untuk semau-maunya ke depan melanggar aturan,” imbuhnya.

Dia pun mendesak Bupati Lobar untuk tidak hanya sekedar mempertanyakan. Melainkan mengambil langkah kongkrit dan tegas. Apalagi, kata dia, Pemprov NTB sudah terbukti menganggap remeh Pemda Lobar, karena tidak sekali ini mereka membangun tanpa izin. “Bupati harus tegas, Bupati bukan bawahannya Gubernur, Bupati itu mandataris rakyat lobar yang memilihnya. Dan Bupati penguasa daerah otonom, jadi kalau Pemprov NTB itu main-main sama kewenangan Bupati, tutup, bubarkan, bekukan sesuai aturan yang berlaku di Lobar,” jelasnya lagi.

“Masa Lobar kebagian sampah, sampah beracun lagi. Konyolnya ditempatkan di daerah sensitif yaitu destinasi wisata. Waduh kalau ini dibiarkan semau-maunya, lama-lama di gedung putih itu nanti mereka tumpuk sampah,” pungkasnya kemudian. 033

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.