Hoaks Uji Demokrasi

280 Melihat

M. Sunyoto

Demokrasi di Tanah Air tak henti-hentinya diuji oleh berbagai peristiwa yang dapat mencederainya. Kenapa? Karena politikus yang menjadi pemangku kepentingan utama belum sepenuhnya sepakat untuk mengutuki setiap kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Ketika ada aktivis politik melahirkan hoaks tentang wajahnya yang lebam akibat dianiaya orang tak dikenal dan kebohongan itu akhirnya terbongkar, kutukan dan kecaman muncul dari berbagai penjuru di tataran komunitas di luar ranah politik. Namun, di kalangan politikus, terjadi pemihakan dikotomis. Artinya, ada kelompok politikus yang secara gencar menyuarakan kecaman mereka dan ada kelompok politikus lain yang tak secara tegas memperlihatkan sikap antipatinya terhadap perilaku pencetus hoaks itu.
Fakta ini menunjukkan bahwa para politikus belum sepenuhnya sepakat dalam menyikapi hoaks yang sedang jadi bahan perbincangan publik. Di tataran normatif boleh jadi semua politikus sepakat bahwa mencetuskan dan menyebarkan hoaks adalah tindakan destruktif karena tak ada segi positifnya. Baik politikus yang berlandaskan pada ideologi nasionalis maupun agamis sama-sama memiliki pemahaman serupa tentang aspek mudarat hoaks. Namun, ketika hoaks itu mulai beredar di ruang publik, sikap normatif terhadap hoaks itu pun tak serta merta diperlihatkan secara apa adanya oleh politikus yang sarat dengan kepentingan politiknya. Di sinilah bisa disaksikan bagaimana sikap politik antara politikus yang lugas dan yang kurang lugas. Hal ini tentu lumrah dan bukan sesuatu yang istimewa mengingat perkara politik dapat didekati dari berbagai sudut, tergantung kepentingan masing-masing politikus.
Kasus hoaks mutakhir, yakni tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos juga dipandang secara tak aklamasi oleh para politikus. Kaum pemburu kuasa politik dan simpatisannya tak secara bulat melontarkan kutukan terhadap kreator dan penyebar kebohongan ihwal tujuh kontainer dari China yang konon sudah tiba di Tanjung Priok itu. Sebagian politikus secara tegas mengutuk pencetus hoaks itu. Sebagian lagi memainkan hoaks itu sebagai bahan cuitan di media sosial.
Di sinilah demokrasi sedang menghadapi ujian atau tantangan karena belum semua politikus sepakat untuk memerangi hoaks tanpa memikirkan kepentingan politik mereka. Padahal kebersamaan dalam memerangi hoaks merupakan prasyarat dalam menghidupkan demokrasi di Tanah Air. Politikus yang sejati selalu sadar bahwa kemenangan politik yang bermartabat tidaklah dihasilkan di atas akumulasi hoaks alias kebohongan. Bahkan kekalahan yang dialami politikus lewat persaingan yang sportif pun meninggalkan memori indah di benak publik. Ingat kisah terkenal politikus di AS dari Partai Republik John McCain, yang menjadi pesaing Barack Obama dalam pemilihan presiden di AS pada 2008? Dalam satu kesempatan kampanye, seorang ibu pendukung McCain melontarkan kampanye hitam dengan mengatakan bahwa Obama adalah Muslim dan teroris. Mc Cain serta merta mengoreksinya: tidak, Obama adalah orang yang baik.
Kebohongan yang berkaitan dengan pemilihan umum, yang menjadi pilar demokrasi, layak dipandang sebagai kejahatan serius apalagi jika berpotensi mendelegitimasi hasil pemilu itu sendiri. Meskipun publik mendapat impresi bahwa sampai saat ini belum ada kesejajaran sikap di kalangan para politikus tentang perlunya mengecam pembuat dan penyebar hoaks secara bersama-sama, bukan berarti penilaian minus harus dikenakan kepada kubu yang selama ini belum memperlihatkan sikap antipatinya terhadap hoaks.
Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada 17 April, masih memberi kesempatan kurang lebih tiga bulan kepada semua pihak untuk berkiprah secara bermartabat menjelang usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan eksekutif. Baik kubu petahana maupun kubu penantang harus berlomba untuk menjadi pelapor ke pihak berwenang, yakni aparat penegak hukum, ketika pertama kali menemukan hoaks. Berpolitik yang dilandasi etika mengandaikan sikap antipati terhadap hoaks dalam bentuk apa pun. Sikap semacam inilah yang perlu dijadikan kompas bagi pihak-pihak yang bersaing dalam perburuan kursi kekuasaan.
Pihak aparat hukum pun dituntut untuk menindak secara tegas dan memperlihatkan kepada publik bahwa hoaks yang berkaitan dengan pilpres bukanlah kejahatan berupa kebohongan biasa. Pembohongan publik yang menyangkut kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) layak diganjar hukuman yang membuat pelaku dan imitatornya menjadi jera. Tampaknya, tanpa terapi kejut dengan memperlihatkan pembuat hoaks yang dihukum secara tegas, publik belum merasakan betapa kerasnya hukuman terhadap penjahat pembuat hoaks yang berkaitan dengan konteks pemilihan presiden.
Terhadap kasus-kasus hoaks yang hingga kini belum dituntaskan proses hukumnya, kalangan aktivis politik perlu mendesak agar aparat hukum segera menyidang pelaku hoaks itu dan publik bisa menilai bahwa hoaks yang terkait dengan pemilihan presiden bukanlah kejahatan yang biasa. Dalam politik, berbagai celah hukum selalu dimanfaatkan oleh politikus yang bertarung dalam memperebutkan kekuasaan. Melemparkan isu bermuatan fitnah, hoaks, yang berakibat menggoyang kestabilan sosial politik adalah kiat machiavelian ketika cara-cara yang lazim, seperti adu gagasan dan program sudah dirasakan tak efektif lagi.
Tampaknya, semakin maraknya hoaks menjelang Pemilihan Presiden 2019 tak lepas dari asumsi bahwa kampanye negatif dan hitam punya dampak positif dalam mengalahkan lawan politik. Ketika lawan politik tak punya kelemahan personal yang bisa dieksploitasi sebagai bahan kampanye negatif dan hitam, diciptakanlah hoaks dan fitnah. Di era keterbukaan politik, yang memungkinkan setiap orang bisa melakukan verifikasi terhadap hoaks, peluang memenangi pilpres dengan cara kampanye negatif dan hitam agaknya semakin kecil.
Dengan begitu, tergesa-gesalah untuk menyimpulkan bahwa cara-cara lazim itu sudah tak efektif hanya karena para kontestan dalam pilpres percaya kepada konsultan politik yang meyakini bahwa hoaks bisa digunakan sebagai jalan meraih kekuasaan.(*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.