Harus Ada Kejelasan Parameter, Sistem Zonasi Hanya Untungkan Siswa dalam Lingkungan Terdekat

366 Melihat


DENPASAR, posbali.co.id – Alih-alih menghapus kasta sekolah, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi melahirkan masalah baru. Di Denpasar misalnya, orang tua siswa bahkan harus bangun dari subuh untuk mendapatkan token yang digunakan mendaftarkan anaknya ke sistem yang disiapkan pemerintah.

Selain itu, penetapan zonasi juga dipandang begitu rancu dan berpotensi akan menutup peluang siswa-siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang semestinya berada pada zonanya, lantaran jarak siswa bersangkutan lebih jauh dibanding siswa lainnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat pendidikan Dr. I Made Gede Putra Wijaya, beharap pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang diterapkan. Menurutnya, perlu ada parameter jelas yang dpaat mengukur seberapa berhaknya seorang siswa mengisi bangku sekolah yang akan dirujuk.

“PPDB tahun ini kan dari dulu sudah saya prediksi akan ricuh, sebab (sistem) zonasi ini parameternya tak jelas. Karena lebih mengarah pada domisili siswa bersangkutan, tentu sistem ini hanya akan berpihak pada anak-anak yang berdomisili di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang berada lebih jauh namun masih dalam zonasi yang ditentukan, sementara kuota sekolah sudah penuh?” katanya di Denpasar, Senin (24/6).

Menurutnya, pola seleksi dengan menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) yang telah diterapkan tahun-tahun sebelumnya jauh lebih baik dibandingkan sistem zonasi saat ini. Dengan berlandaskan nilai UN yang diraih para siswa, perangkingan akan terlihat lebih nyata dan tegas. “Jika tidak dengan UN, mungkin akan lebih baik dengan test-test mandiri seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau dengan TPA (tes potensi akademik,red), sehingga bisa lebih terlihat peminatan setiap siswa,” katanya.

Penerimaan siswa berbasis nilai UN atau tes sejenisnya dipandang tidak serta merta akan membuat sekolah-sekolah berkasta.Jika pemerintah komitmen ingin menghapus kasta sekolah, menurutnya akan lebih bijak jika menyamaratakan sumber daya maupun fasilitas di setiap sekolah. Dengan sumber daya dan fasilitas yang sama antara sekolah di pusat kota, pinggiran, maupun di desa, ia meyakini tak akan ada lagi kasta.

“Pemerintah juga harus berkomitmen menerima siswa sejumlah kapasitas sekolah negeri, jangan lagi ditambah (jumlah penerimanya, red), apalagi PPDB ini nanti dipolitisasi. Pemerintah harus berhenti mendikotomi sekolah negeri dan swasta, jika negeri sudah tak cukup menampung, bisa diberikan kesempatan itu ke sekolah swasta,” ucap Wijaya.

Ia meyakini, tidak semua warga negara akan mampu ditampung di sekolah negeri, sehingga dibutuhkan peran sekolah swasta. Sebaliknya, siswa-siswa yang memilih mengenyam pendidikan di sekolah swasta bukan non-WNI. “Mereka (siswa sekolah swasta) juga WNI yang wajib dicerdaskan. Jangan sampai memaksakan kehendak agar dapat sekolah negeri, sementara sarana-prasarana, guru, infrastruktur, dan seterusnya tak siap. Sebaiknya ajak swasta bermitra, berikan dana pendamping, sehingga anak-anak yang bersekolah di swasta bisa disubsidi, maka sekolah swasta tak akan jadi mahal,” tandasnya. eri

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.