Harijanto Karjadi Didakwa Beri Keterangan Palsu

Harijanto Karjadi konsultasi dengan penasehat hukum sebelum sidang dimulai
Harijanto Karjadi konsultasi dengan penasehat hukum sebelum sidang dimulai
981 Melihat

JUGA LAKUKAN PENGGELAPAN

DENPASAR, POS BALI Terdakwa Harijanto Karjadi (65) menjalani sidang perdana di Ruang Sidang Cakra, PN Denpasar, Selasa (12/11). Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum diketuai, I Ketut Sujaya, SH, dan dua anggotanya, Edy Arta Wijaya, SH dan Martinus T. Suluh, SH.  Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis, Subandi dan dua hakim anggota I Made Pasek dan Dewa Budi Watsara. Sobandi juga Ketua PN Denpasar.

Jaksa Penuntut, mendakwa Harijanto Karjadi yang juga pemilik Hotel Kuta Paradiso memberikan keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham dan penggelapan. Harijanto Karjadi  didampingi tim pengacara  Berman Sitompul dan Petrus Bala Pattyona.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menegaskan, Harijanto Karjadi selaku Direktur PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso) turut terlibat dan menyetujui pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham sehubungan peristiwa pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi dalam RUPS tanggal 14 November 2011. Hartono Karjadi dan Sri Karjadi adalah saudara kandung dari terdakwa.

Seperti diketahui, perkara ini bermula dari laporan polisi yang dibuat Tomy Winata melalui kuasa hukumnya, Desrizal, pada 27 Februari 2018 ke Ditreksrimsus Polda Bali. Laporan dibuat setelah Tomy Winata menerima pengalihan hak tagih piutang PT GWP dari Bank China Construction Bank Indonesia (CCB) pada 12 Februari 2018.

Terdakwa Harijanto duduk dikursi pesakitan

Pada saat hampir bersamaan, TW juga mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT GWP dan Harijanto Karjadi dkk selaku penjamin utang, di PN Jakarta Pusat, tercatat dalam register perkara No. 223/pdt.G/Jkt. Pst.   Anehnya, gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh majelis hakim yang diketuai Sunarso dalam sidang pembacaaan putusan pada 18 Juli 2019. 

Putusan pertama di PN Jakarta Pusat menghukum PT Geria Wijaya Prestige (GWP) karena wanprestasi, dan diharuskan membayar ganti rugi materiil kepada dua perusahaan, yaitu Bank Agris dan Gaston Invesments Limited, masing-masing sebesar lebih dari USD 20 juta. Kemudian putusan kedua, adalah saat PN Jakarta Pusat menghukum perusahaan milik Harijanto Karjadi dan Hartono Karjadi itu merupakan produk PN Jakarta Pusat sendiri, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum sidang Harijanto Karjadi ditahan di Lapas Kerobokan setelah Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali melimpahkan berkas perkara Bos Hotel Kuta Paradiso ini ke Kejaksaan Negeri Denpasar.

Harijanto Karjadi diamankan pihak Kepolisian Diraja Malaysia  31 Juli 2019 lalu lalu dibawa ke Polda Bali. Sedangkan Hartono Karjadi saat ini masih dalam kejaran apara polisi. **/003/009

Harijanto Dijerat Tiga Pasal

DENPASAR, POS BALI – Bos Hotel Kuta Paradiso, Harijanto Karjadi harus merasakan kursi panas terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Dalam sidang perdana, (12/11), tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ketut Sujaya, Martinus Suluh dan Eddy Arta Wijaya dihadapan majelis hakim yang diketuai, Sobandi, mendakwa Harijanto Karjadi dan Hartono Karjadi (DPO) dengan tiga pasal KUHP dengan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pasal yang didakwakan yakni Pasal 266 ayat (1), memasukan keterangan palsu kedalam akte otentik, Pasal 266 ayat (2), memakai akta dengan keterangan palsu seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran serta Pasal 372, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Dalam sidang kemarin, Harijanto Karjadi mendapat dukungan moral dari ratusan karyawan Hotel Kuta Paradiso yang memenuhi ruang sidang Cakra PN Denpasar.

Harijanto dengan tangan diborgol usai sidang di PN Denpasar, Selasa, (12/11/2019)

Terungkap dari dakwaan jaksa, pria berusia 65 tahun kelahiran 17 Oktober 1954 ini terjerat tindak pidana berawal pada tahun 1995. Ketiga itu, PT GWP mendapat pinjaman atau kredit dari Bank Sindikasi, gabungan dari  Bank PDFCI, Bank Rama, Bank Dharmala, Bank Indovest, Bank Findonesia, Bank Artha Niaga Kencana dan Bank Multicor, sebesar USD 17 juta. Pinjaman ini dengan jaminan beberapa sertifikat  dan gadai saham yang ada di PT GWP  atas nama, Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi.

Pada tahun 1998, piutang atas nama Bank PDFCI,  Bank Rama dan Bank Dharmala dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sementara Bank PDFCI pda tahun 1999 bergabung atau merger dengan Bank Danamon. 

Setelah itu, pada tahun 2004, BPPN mengalihkan piutang atas nama PT GWP yang berasal dari  Bank PDFCI,  Bank Rama dan Bank Dharmala kepada PT Milenium Atlantic Securities (PT MAS) yang menguasai hampir 53 persen total piutang PT GWP milik terdakwa. 009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.