Gubernur Koster Minta Desa Adat Tegas Laksanakan SKB

Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Putri Koster menghadiri pengukuhan Prajuru Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali masa bakti 2020-2025 dan pejaya-jayaan prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri, Pasikian Paiketan Yowana, dan Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali.
244 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengukuhan prajuru Majelis Desa Adat kabupaten/kota se-Bali masa bakti 2020-2025. Juga pejaya-jayaan Prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri, Pasikian Paiketan Yowana, dan Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali di Wantilan Pura Samuantiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Sabtu (19/12/2020).

Sukahet mengatakan, Bali menjadi target paham radikal, dan isu paling hebat dimainkan adalah agama serta suku bangsa. Bali saat ini dalam ancaman paham sampradaya yang ingin mengganti jiwa pramana sebagai orang Hindu Bali sesuai dresta Bali. “Upacara mau diganti, panca sradha mau diganti, panca yadnya mau diganti. Itu sangat bahaya, kalau itu diganti sama dengan memusnahkan desa adat. Sama dengan memusnahkan pura, palinggih, adat budaya Bali,” urainya.

Untuk itu, MDA bersama PHDI Bali mengeluarkan surat edaran bersama melarang sampradaya di wilayah desa adat. Sebab, mereka kelihatan ingin mengganti Hindu Bali. Ancaman dan tantangan terhadap Bali, ulasnya, karena Bali dianggap paling kuat sebagai benteng Bhineka Tunggal Ika. Jika ingin mengubah Bali, harus ditaklukkan dulu desa adatnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, berkata, ajaran sampradaya dari luar harus betul-betul diwaspadai, karena masuk ke nilai fundamental dalam tatanan masyarakat Hindu. Jangan ikuti adat, jangan menyembah leluhur, jangan sembahyang di sanggah, itu merupakan ajakan berbahaya. “Dalam urusan ini kita harus tegas dan berani. Sakali kita salah langkah, hancur kita di bawah. Jangan sampai kena rayu ini, itu, sangat bahaya,” lugasnya

Koster berpesan desa adat melaksanakan surat keputusan bersama (SKB) yang dikeluarkan MDA dan PHDI Bali. Bali memiliki sesuhunan sendiri, yang akan membuat warga Bali kuat dan solid. Taksu (aura) Bali akan menurun bila terpapar. “Jangan sampai ada bendesa yang terpapar, tolong cek itu bendesanya. Bagaimana menjaga taksu Bali kalau bendesanya terpapar?” pesannya.

Ia juga memerintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali agar tidak ada kegiatan sampradaya di sekolah. Tidak boleh ada kegiatan sampradaya di sekolah sebagai kesadaran kolektif sebagai krama Bali. Pernyataan Koster tersebut tidak terlepas dari kecintaannya terhadap Bali dan desa adat sebagai benteng utama. Dia menyebut bukan saat menjadi Gubernur saja, tapi sikapnya ini adalah rangkaian dari sejak di DPR RI supaya Bali eksis sepanjang zaman, dengan berbagai dinamika dan permasalahan yang harus diatasi bersama.

“Bali tidak punya tambang, atau SDA lainnya. Kita hanya memiliki budaya agama, adat istiadat yang menjadi satu yang membuat kita kuat,” serunya.

Turut hadir saat pengukuhan itu Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu; Putri Suastini Koster, Ketua PHDI Bali, Wakil Bupati Gianyar, AA Gde Mayun; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, serta undangan lainnya.

Prajuru yang dikukuhkan yakni Bendesa Madya MDA Kabupaten Tabanan, I Wayan Tontra; Bendesa Madya MDA Kabupaten Buleleng, Dewa Putu Budharsa; Bendesa Madya MDA Kabupaten Jembrana, I Nengah Subagia; Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung, Dewa Made Tirta; Bendesa Madya MDA Kota Denpassar, Anak Agung Ketut Sudiana; Bendesa Madya MDA Kabupaten Bangli, I Ketut Kayana; Bendesa Madya MDA Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Alit Asmara; Bendesa Madya MDA Kabupaten Badung, Anak Agung Putu Sutarja; Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem, I Ketut Alit Suardana, beserta petajuh dan penyarikan masing-masing. 011

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.