Gianyar Rencanakan Pendapatan Daerah Rp1,955 Triliun

Wakil Bupati Gianyar nenyerahkan Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022.
417 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – DPRD Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, Senin (26/7/2021). Karena dalam situasi PPKM, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta; itu diikuti Wakil Bupati Gianyar, Wakil Ketua DPRD Gianyar dan Ketua Fraksi di gedung DPRD Gianyar. Sementara anggota DPRD, Forkopimda dan kepala OPD mengikuti secara virtual. Pada sidang itu terkuak Pemkab Gianyar memasang target pendapatan daerah mencapai Rp1,955 triliun.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra, dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati AA Gde Mayun mengatakan, Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 ini dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA dan PPAS perlu menyelaraskan kebijakan pembangunan  daerah dan nasional.

“Hal itu akan tercermin dari adanya harmonisasi capaian kinerja, sasaran program, dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah. Antara perencanaan dan penganggaran perlu diintegrasikan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” urainya.

Diuraikan, dalam KUA dan PPAS tahun 2022, pendapatan daerah direncanakan Rp1,955 triliun. Target itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp779,059 miliar atau sekitar 39,84 persen; pendapatan transfer direncanakan Rp2,121 triliun atau 57,33 persen; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp55,316 miliar atau sebesar 2,83 persen. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu masih adanya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penerimaan PAD yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata.

Untuk PAD tahun 2022, sebut Mayun, masih didominasi rencana penerimaan dari pajak daerah dengan tetap mengupayakan intensifikasi penerimaan di luar pajak daerah. Yang dimaksud yakni retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. “Untuk pendapatan transfer dalam KUA dan PPAS bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antardaerah,” jelasnya.

Selanjutnya, belanja daerah dalam KUA dan PPAS tahun 2022 direncanakan Rp2,014 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp1,559 triliun atau 77,41 persen. Belanja modal sebesar Rp226,993 miliar atau 11,27 persen; belanja tidak terduga senilai Rp1 miliar atau 0,05 persen; dan belanja transfer sebesar Rp227,086 miliar atau 11,27 persen.

Sementara defisit anggaran dalam KUA dan PPAS tahun 2022 senilai Rp58,931 miliar. Hal ini terjadi karena rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana pendapatan. “Defisit anggaran tahun 2022 akan dapat ditutupi, terutama bersumber dari penerimaan pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang saat ini sedang berjalan,” tandasnya. 011

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.