Gelar Paruman Tertutup, Desa Adat Kubutambahan Bahas Aset yang Disewakan

Tampak pecalang menjaga pintu masuk areal Pura Desa Adat Kubutambahan saat pihak desa adat menggelar paruman pada Sabtu (27/2/2021).
69 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Desa Adat Kubutambahan menggelar paruman agung pada Sabtu (27/2/2021). Paruman ini digelar setelah adanya desakan sejumlah krama yang tergabung dalam Komite Penyelamat Aset Desa Adat (Kompada) Kubutambahan. Hanya saja, paruman yang digelar oleh Klian Adat Desa Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea, digelar secara tertutup di Bale Agung Pura Desa Kubutambahan.

Dalam paruman tersebut, hal yang dibahas yakni aset-aset milik Desa Adat Kubutambahan terutama lahan duwen pura seluas 370 hektare yang telah dikontrak oleh pihak ketiga yakni PT Pinang Propertindo (PP) yang konon sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Paruman ini hanya diikuti oleh krama linggih. Awak media pun dilarang masuk. Bahkan, pintu masuk pura dijaga ketat sejumlah pecalang serta anggota kepolisian. Menariknya, baru satu jam berjalan, dua krama memutuskan untuk walk out. Mereka adalah krama linggih Desa Kubutambahan yakni Gede Sumenasa dan Ketut Ngurah Mahkota.

Gede Sumenasa mengaku walk out lantaran paruman tidak melibatkan komponen masyarakat, baik itu dari krama sampingan dan krama latan. Kata dia, yang dilibatkan paruman ini hanya 33 orang yang berasal dari krama linggih. “Semua warga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan aset lahan duwen pura, yang luasnya mencapai 370 hektare. Kami harapkan tiga komponen masyarakat bisa dilibatkan dalam paruman agung ini,” ujar Sumenasa.

Pengulu atau Klian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea, mengatakan, sesuai awig-awig, krama linggih tugasnya menggelar rapat, memberi suara dalam pengambilan keputusan, termasuk sumber dana milik desa dikelola oleh krama desa linggih. Oleh karena itu, krama desa linggih yang berhak ada dalam paruman. Sebagai Klian Desa Adat, Warkadea mengaku sudah memperjuangkan aset milik desa adat, seperti pasar, kantor, dan tanah.

Persoalan aset ini muncul setelah adanya isu rencana pembangunan bandara di lahan milik Desa Adat Kubutambahan. “Pembangunan bandara ini masuk dalam program strategis nasional, jadi tanah ini harus menjadi milik negara. Ini yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum membuat konflik. Daripada lahan duwen pura hilang, lebih baik tidak ada bandara di wilayah kami. Saya selamatkan aset desa adat,” tegas Warkadea.

Menurutnya, seluruh krama linggih yang hadir dalam paruman tersebut menyatakan sepakat untuk mempertahankan lahan duwen pura. Apabila bandara nantinya tetap dibangun di Kubutambahan, diharapkan status lahan tidak diubah menjadi milik negara. “Lahan kami sewakan kepada pihak ketiga hingga 2031, jadi desa adat punya tabungan abadi mencapai Rp1,5 miliar. Soal SHGB digadaikan ke bank, itu urusan pihak ketiga. Saya tidak pernah memberikan persetujuan kredit. Saya pastikan dengan dikreditkan SHGB ke bank, tidak akan menghilangkan lahan duwen pura,” kata Warkadea.

Sementara itu, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Buleleng, Dewa Putu Budarsa, meminta agar Jro Pasek Warkadea merevisi awig-awig Desa Adat Kubutambahan, terkait tugas masing-masing komponen masyarakat baik linggih, latan maupun sampingan. “Nanti harus dijelaskam tugas masing-masing krama. Kalau untuk persoalan aset desa adat, ya saya tidak mau ikut campur,” pungkasnya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.