Gandeng TNI Polri dan Pecalang, Satpol PP Siap Jaga ‘Wajah Bali’ hingga SE 01/2021

Foto: Rapat koordinasi Satpol PP se-Bali dengan melibatkan unsur TNI Polri dan juga pecalang di Kantor Satpol PP Provinsi Bali.
239 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Untuk menjaga ‘wajah’ Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia dari kesan kumuh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali akan mengadakan penertiban terpadu dengan melibatkan unsur dari TNI, Polri dan pecalang.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara Satpol PP Provinsi Bali dengan Satpol PP kabupaten/kota se-Bali, dan juga TNI Polri di Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Kamis (7/1).

Dalam rapat tersebut, baik TNI, Polri dan juga pecalang siap mendukung penertiban terpadu ini. Di mana operasi yang akan berlangsung pada 11 Januari mendatang, yakni Bali Bersih Menuju Wisata Clean, Health and Safety (CHS).

Selain itu, dalam rapat ini juga membahas tentang Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yang akan mulai berlaku 9 Januari 2021 mendatang.

Kasatpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, pertemuan ini juga sebagai upaya untuk menekan transmisi lokal di wilayah Bali.

“Untuk penegakan SE ini, kami bersinergi tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah saja. Akan tetapi unsur pecalang juga kami libatkan untuk bersama-sama melaksanakan sosialiasi, penertiban sekaligus penegakan,” tegasnya.

Menurutnya, penindakan hukum penting dilakukan sebagai efek jera agar masyarakat sadar tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya agar terhindar dari paparan Covid-19 ini.

“Mulai 9 Januari kami akan patroli hingga ke desa-desa. Ini untuk menjaga masyarakat kita yang sehat, sedangkan yang sakit kami rawat,” jelasnya.

Dewa Dharmadi mengingatkan, Bali menjadi percontohan nasional dalam penerapan protokol kesehatan, dan bahkan menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Maka dari itu, lanjut dia, Bali sebagai destinasi wisata dunia harus dijaga karena pariwisata mancanegera di tingkat nasional akan dibuka jika Bali telah siap membukanya.

“Bali menjadi barometer pariwisata mancanegera. Dan keputusan membuka pariwisata mancanegara itu kewenangan pusat,” tandasnya.

Terkait SE, Dewa Dharmadi mengatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini hanya untuk Badung dan Denpasar saja. Sedangkan kabupaten lain diharapkan ikut menyesuaikan.

“Yang dibatasi itu adalah kerumunan masyarakat. Sedangkan kendaraan melewati kabupaten/kota itu tidak apa-apa. Kabupaten/kota juga sedang menyusun SE untuk menindaklanjuti dari SE Gubernur ini,” pungkasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.