Fraksi Golkar Pertanyakan Kekurangan Pungutan Jasa Tambat Kapal

Foto : FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KLUNGKUNG JURU bicara Fraksi Partai Golkar, I Wayan Mardana, membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Klungkung, Senin (20/7). Foto: baw
212 Melihat

KLUNGKUNG, posbali.co.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Klungkung mempertanyakan pemungutan retribusi yang tidak patuh dan tidak mengacu pada perubahan tarif retribusi terbaru tentang retribusi tempat khusus parkir yang dikelola Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Masalah itu ditanyakan Fraksi Partai Golkar kepada Bupati Nyoman Suwirta dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, Senin (20/7).
Selain soal pemungutan retribusi yang tidak patuh, juru bicara Partai Golkar, Drs. I Wayan Mardana, juga mempertanyakan mengenai temuan atas kekurangan pemungutan jasa tambat kapal di Pelabuhan Tradisional Sampalan Nusa Penida senilai Rp161,96 juta. Sedangkan yang dipungut petugas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sebesar Rp213,83 Juta.
Berdasarkan hasil penelusuran BPK di lapangan dan melakukan penghitungan, seharusnya besaran pungutan senilai Rp375,79 juta. ‘’Kami mohon penjelasan bupati atas temuan tersebut,’’ pintanya.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Klungkung. Meskipun status zona merah, bupati beserta jajarannya langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan tes cepat secara cermat dan tepat sasaran.
Dengan begitu dapat menekan menyebarnya Covid-19 di Kabupaten Klungkung. Apresiasi selanjutnya diberikan atas jajaran Dinas Pendidikan yang dinilai telah mampu melaksanakan program Sikepo dengan payung hukum yang telah disiapkan. 022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.