Fraksi BG Kritik Sistem Online Badung Jadul, Sutama : Online Pajak Berjalan Baik

ILUSTRASI
ILUSTRASI
332 Melihat

MANGUPURA, POS BALI – Penerapan online sistem pembayaran pajak Kabupaten Badung menuai kritik dari kalangan DPRD Badung, khususnya Fraksi Badung Gede (BG). Fraksi gabungan dari partai Gerindra-Demokrat itu menilai sistem yang digunakan sudah jadul (jaman dulu) alias tertinggal yang justru memicu terjadinya piutang pajak.

“Ada kecenderungan dan kurang transparannya pemungut pajak. Pajak yang sudah dibayar wajib pajak, tidak disetor ke kas daerah dan menjadi piutang yang harus ditagih pemerintah. Karena itu kami meminta pemerintah perlu menyampaikan jumlah piutang pajak sebelum Covid-19 dan piutang pajak pada saat Covid-19,” kata Gede Aryantha saat membacakan pemandangan umum (PU) fraksinya, Senin (9/11).

Politisi Gerindra ini juga mengatakan piutang pajak terkadang sulit ditagih lebih-lebih perusahaan tersebut telah masuk kategori pailit atau bangkrut. Karena itu, pihaknya meminta Pemkab Badung terutama Bapenda melakukan berbagai upaya dan inovasi, khususnya dalam rangka optimalisasi pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR) dengan mengoptimalkan pemungutan pajak lewat online system dengan riil time.

Menanggapi PU Fraksi BG, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung, I Made Sutama mengatakan, sistem online pajak telah berjalan baik dalam rangka mewujudkan transparansi dan percepatan penyampaian data  informasi perpajakan daerah. “Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya usulan dewan, namun system ini (online) sudah berjalan dengan baik. Bahkan, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui fasilitas perbankan secara online,” katanya.

Menurutnya, implementasi online system pajak daerah selama ini menjadi perhatian Gubernur Bali serta KPK, khususnya mengenai pemanfaatan alat  dan sistem monitoring. Karena itu, Gubernur Bali menerbitkan Pergub Bali No 2 Tahun 2019 tentang integrasi sistem dan data pajak hotel dan restoran kabupaten kota secara elektronik. “Terkait pengawasan KPK sudah memberikan masukan agar pengawasan pemanfaatan alat dan system monitoring menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” ucapnya.

Dikatakan, dengan adanya pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan, wajib pajak akan merasa terus diawasi, sehingga akan menunaikan kewajibannya dengan baik. “Seperti dengan cara meminta struk tanda bukti transaksi kepada hotel dan restaurant yang telah terpasang alat dan sistem monitoring, sehingga nantinya akan bermuara pada peningkatan PAD di Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Seperti diketahui, masih banyak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang menunggak pajak. Bahkan, hingga Oktober 2020 terdapat 1.311 Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajiban, yakni terdiri dari 779 WP yang bergerak di bidang perhotelan dan 532 WP yang bergerak di bidang restaurant. 020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.