Dugaan Penyelewengan Dana Hibah, Perbekel Banjar Diadukan ke Kejati Bali

Ida Bagus Ganevo menunjukkan surat pengaduan ke Kejati Bali.
81 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Perbekel Desa Banjar, Buleleng, Ida Bagus Dedy Suyasa, kembali diadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Pengaduan yang dilakukan oleh warga Desa Banjar ini terkait dugaan penyelewengan dana hibah pembangunan pura dan dana hibah Dharma Upadesa di Kabupaten Buleleng.

Perwakilan warga Desa Banjar, Ida Bagus Ganevo, mengatakan pengaduan dilayangkan belum lama ini. Menurut Ganevo, ada dugaan penyimpangan dana hibah pembangunan Pura Asta Kumuda di Banjar Dinas Pagentengan, Desa Banjar, serta dana hibah Dharma Upadesa di Kabupaten Buleleng yang dilakukan Ida Bagus Dedy Suyasa.

Ganevo menjelaskan, Pura Asta Kemuda diduga dicarikan dana hibah bansos tanpa sepengetahuan pengempon pura. Bahkan, proses pembangunan diduga asal-asalan dan langsung muncul Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). “Paling fatal itu paduraksa (gapura) tidak digarap. Tapi ada SPJ, pengempon pura tidak tahu kalau pura dicarikan dana bansos,” kata Ganevo, Minggu (21/2/2021).

Sebelumnya, warga Desa Banjar juga sempat mengadukan Perbekel Dedy Suyasa ke Kejati Bali terkait kasus dugaan penyimpanan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Banjar. Kasus ini sempat bergulir dan penetapan tersangka. Hanya saja, pihak kejaksaan lalu menghentikan proses penyidikan.

Terhadap pengaduan kali ini, Ganevo mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Mengingat perkara ini terjadi di Kabupaten Buleleng, serta untuk mempercepat proses penyidikan, sesuai dengan surat Kejati Bali No. B-367/N.1.5/Fd.1/02/2021 tertanggal 4 Februari 2021. Dia mewakili warga sangat berharap agar kasus ini bisa tuntas sesuai hukum yang berlaku.

Ganevo pun mencotohkan kasus penyimpangan dana hibah PEN Pariwisata yang menetapkan 8 orang tersangka dari pejabat Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng yang kini 7 tersangka telah ditahan. Menurutnya, perlakuan berbeda dengan dugaan penyimpangan dana BKK Desa Banjar yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp156 juta. Dana itu dikembalikan dalam proses penyidikan. Bahkan, jaksa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Ini menurut kami aneh. Yang satu mengembalikan uang negara, tetap tersangka dan ditahan. Yang satu lagi, mengembalikan uang negara, tidak ditahan dan dapat SP3. Kami harap penegakan hukum yang adil dan transparan,” pungkas Ganevo. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.