DPRD Klungkung Ungkap PHR Tidak Dilaporkan, Nilainya Rp2 Miliar Lebih

Foto : KETUA DPRD KLUNGKUNG KETUA DPRD Klungkung, AA Gde Anom, (tengah) memimpin rapat paripurna, Senin (6/7). Foto: baw
409 Melihat

KLUNGKUNG, posbali.co.id – DPRD Klungkung menyoroti berbagai temuan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Klungkung tahun 2019. Salah satunya merujuk LHP tanggal 12 Juni 2020 yang mengungkap ada pajak hotel senilai Rp1,65 miliar dan pajak restoran senilai Rp590,42 juta lebih tidak terlaporkan. Ini akibat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak memeriksa pajak daerah, belum menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan tidak memantau penyelesaian kekurangan penerimaan pajak daerah.
Hal itu disampaikan saat Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, menugaskan Wakil Ketua DPRD I Wayan Baru membacakan Keputusan DPRD Klungkung Nomor 5/2020 dalam rapat paripurna, Senin (6/7). Adanya pajak hotel dan restoran (PHR) yang tidak terlaporkan itu, berarti Pemkab tidak patuh PP No.55/2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Juga Perda No.1/2012 Tentang Pajak Hotel, Perda No.2/2012 tentang Pajak Restoran.
“Ditemukan juga ada pemungutan retribusi tidak patuh dan tidak mengacu perubahan ketentuan tarif terbaru. Seperti retribusi tempat khusus parkir yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, mengacu Perda No.13/2012 meski sudah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5/2017,” tambahnya.
Temuan kekurangan pemungutan jasa tambat kapal di Pelabuhan Sampalan Nusa Penida senilai Rp161,96 juta juga jadi sorotan. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan disebut hanya memungut Rp213,83 juta tahun 2019, padahal BPK melakukan konfirmasi lapangan dan menghitung yang seharusnya dipungut senilai Rp375,79 juta. Ternyata itu terjadi karena petugas pungut tidak mencatat pemungutan retribusi, dan tidak membuat kuitansi yang seharusnya disetor ke UPTD terkait.
Kondisi ini, sambung Baru, tidak patuh terhadap tata cara pengelolaan keuangan daerah yang mensyaratkan setiap penerimaan harus didukung bukti lengkap dan sah atas setoran. Pun tidak patuh terhadap retribusi penyeberangan air yang menyebut tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa jasa tambat adalah Rp200.000 per GT per call. Terhadap kondisi ini, Dinas Perhubungan diminta memungut kekurangan penerimaan retribusi senilai Rp161,96 juta untuk disetor ke kas daerah.
Atas kondisi itu, Agung Anom mendorong Bupati Nyoman Suwirta segera menindaklanjuti temuan dimaksud. Selain itu diingatkan jangan sampai kejadian serupa berulang-ulang terjadi. “Katanya Klungkung sudah lima kali WTP, tapi temuannya banyak,” sindirnya.
Meski mengapresiasi capaian opini WTP yang diraih Pemkab Klungkung, Anom tetap minta Bupati lebih cermat. Jangan sampai pada tahun yang akan datang temuan sama berulang kembali seperti dapat WTP, tapi ranahnya hukum.
Mendengar hal itu, Bupati Nyoman Suwirta mengatakan semua rekomendasi tersebut harus dilanjuti. “Karena setiap tahun kita mendapatkam catatan-catatan seperti itu, dan kita gunakan sebagai bahan untuk memperbaiki laporan keuangan pelaksanaan pemerintahan daerah,” tandasnya. 022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.