DPRD Buleleng Pertanyakan Silpa APBD 2020

Rapat Banggar DPRD Buleleng dengan TAPD Pemkab Buleleng membahas LPJ Pelaksanaan APBD TA 2020, Kamis (22/7/2021).
150 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Anggota DPRD Buleleng mempertanyakan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Buleleng tahun anggaran (TA) 2020 lalu. Dana Silpa TA 2020 yang sekarang dipertanyakan Dewan Buleleng ini ditafsir mencapai belasan miliar rupiah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, Kamis (22/7/2021) usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dengan TAPD Pemkab Buleleng, membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD TA 2020, di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng. Menurut Susila Umbara, APBD TA 2020 lalu mengalami refocusing sebanyak 8 kali akibat pandemi Covid-19. Sesuai dengan petunjuk Pemerintah Pusat, ada program dan kegiatan Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada.

Untuk itu, Susila Umbara meminta agar Silpa APBD tahun 2020 yang mencapai Rp11 miliar dicarikan regulasi agar dimanfaatkan untuk bisa membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. “Ke depan agar jangan sampai ada Silpa. Lebih baik dimanfaatkan untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak PPKM seperti sekarang ini,” kata Susila Umbara.

Sejauh ini, diakui politisi Golkar asal Desa Panji ini, terkait dengan jaring pengaman sosial pada tahun ini sudah berjalan optimal. Hanya saja dia mengingatkan agar pemerintah daerah hendaknya bisa memberikan resume-resume hasil pembahasan anggaran terkait refocusing. “Kalau ada perubahan anggaran kendatipun pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan untuk tidak mengikutsertakan DPRD dalam pembahasan refocusing, ya hendaknya paling tidak agar DPRD diberikan resumenya,” tegas Susila Umbara.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Nyoman Genep, tak menampik hal tersebut. Kata Genep, Silpa anggaran APBD tahun 2020 sudah dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Namun karena aturan serta petunjuk teknis belum diterbitkan, maka otomatis belum direalisasikan hingga menjadi Silpa.

Meski begitu, Genep menegaskan, di tahun anggaran 2021 sudah diarahkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng. “Kami sudah rapatkan untuk segera bisa direalisasikan. Di tahun 2020 sudah dibayarkan kurang lebih Rp3,6 miliar. Di tahun 2021 masih dilakukan amprah dari masing-masing dinas, yakni RSUD dan Dinas Kesehatan sampai bulan Juli,” pungkas Genep. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.