Diskon Pajak Disambut Antusias Masyarakat, Tahun Depan Berpotensi Berlanjut

Foto: Gubernur Koster tampak berbincang dengan masyarakat wajib pajak di UPT Samsat Denpasar.
281 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Animo masyarakat wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya di UPT Samsat Denpasar membludak. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang tertuang dalam Pergub No 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.

Masyarakat berharap, kebijakan Gubernur Bali ini dapat dilanjutkan tahun depan. Karena, kondisi dan situasi ekonomi saat ini dalam keadaan sulit akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 1,5 tahun.

“Luar biasa kebijakan ini. Saya harap kebijakan diskon pokok pajak ini berlanjut di tahun depan,” ujar Wayan Sudarsana wajib pajak asal Jembrana kepada Gubernur Koster saat meninjau pelayanan Kantor Samsat Denpasar, Kamis (26/8).

Sudarsana menuturkan, karena adanya Covid-19 dirinya tidak bisa membayar pajak mobilnya selama tiga tahun. “Jadi karena kebijakan ini, saya dapat potongan pokok pajak satu tahun,” ungkapnya.

Senada dengan Sudarsana, Nengah Dira salah seorang wajib pajak lain mengaku sudah menunggak pajak hingga lebih dari 2 tahun dan baru bisa menunaikan kewajibannya setelah ada kebijakan relaksasi pajak kendaraan tersebut. “Kendaraan saya seharusnya membayar Rp 4,8 juta namun karena ada diskon jadi hanya Rp 3,6 juta jadi terima kasih sekali atas kebijakan ini,” katanya

Seusai meninjau UPT Samsat Denpasar, Gubernur Koster kepada awak media menyampaikan, dampak pandemi Covid-19 ini sangat memberatkan masyarakat. Salah satunya keberatan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Menyikapi hal tersebut, setelah mendapatkan masukan dari Bapenda Provinsi Bali, Kepolisian dan Jasa Raharja Bali, pihaknya mengambil kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor.

“Kebijakan ini meliputi tiga aspek. Pertama kebijakan diskon pajak mulai 8 Juni – 3 September 2021. Diskon pajak diberikan kepada wajib pajak yang menunggak, yakni cukup membayar dua tahun saja, sedangkan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan,” ungkapnya.

Kebijakan kedua, lanjut dia, gratis pembayaran BBNKB II (balik nama) mulai 4 September – 17 Desember 2021. Gratis BBNKB II ini diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi luar Bali.

“Terutama sekali yang mutasi dari luar Bali ini. Jadi banyak kendaraan atas nama orang luar Bali, tapi beroperasi di Bali. Saya kira ini mesti tertib, karena menggunakan fasilitas yang ada di Bali. Kita menanggung beban jalan, tapi yang mendapatkan pendapatan daerah lain,” bebernya.

Kebijakan ketiga, lanjut gubernur asal Sembiran ini, pemutihan mulai 8 Juni – 17 Desember 2021. Kebijakan pembebasan bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB II.

“Jadi tiga hal ini diberlakukan dan diatur dalam Pergub 21 tahun 2021, yang merupakan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat dalam menyelesaikan pajak PKB dan BBNKB II. Apalagi di masa pandemi Covid-19, karena keterbatasan aktivitas masyarakat, sehingga menyulitkan mereka di dalam memperoleh pendapatan, sehingga kesulitan juga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak,” jelasnya.

Dia menambahkan, kebijakan diskon pokok pajak ini merupakan kebijakan pertama dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, dan sepengetahuan dia, tidak ada di provinsi lain. “Jadi belum ada di tempat lain. Hanya ada di Bali. Kebijakan ini tentunya akan saya evaluasi, baik manfaatnya, dampaknya, apakah layak dilanjutkan tahun berikutnya,” ujarnya.

Terkait usulan wajib pajak agar kebijakan ini diharapkan dilanjutkan tahun depan, Gubernur Koster akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. “Sejauh sama-sama mendapatkan manfaat, dan Pemerintah Provinsi Bali tidak banyak kehilangan sumber pendapatan. Saya akan mengatur keseimbangan dengan kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster juga mengapresiasi animo masyarakat. Begitu juga dengan protokol kesehatan, dia menilai sudah berjalan dengan baik. “Saya senang melihat proses protokol kesehatan sudah baik. Apalagi yang datang sudah mengikuti vaksinasi hingga dua kali, jadi relatif aman. Tapi harus tetap prokes,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Bali, Made Santha mengungkapkan, hingga 24 Agustus 2021, masyarakat yang telah memanfaatkan diskon pokok pajak dilihat dari nilainya sudah mencapai Rp 125 miliar lebih. “Diskon pokok pajak hingga batas hari terakhir 3 September targetnya Rp 200 miliar,” ungkap Santha.

Diskon pajak ini, kata Santha belum pernah terjadi sebelumnya. “Kebijakan bapak gubernur ini betul-betul pro rakyat. Sangat memperhatikan rakyat yang sangat susah di tengah pandemi ini. Di sisi lain, masyarakat sangat berkeinginan berpartisipasi di bidang pajak daerah,” katanya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.