Dianggap Langgar RTH, Pembangunan SMK Pariwisata di Banyuatis Diprotes

Rombongan Komisi I DPRD Buleleng saat turun melakukan kroscek terhadap pembangunan SMK Pariwisata di Desa Banyuatis yang diprotes oknum yang mengatasnamakan masyarakat Desa Banyuatis.
646 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) pariwisata di Dusun Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, menuai protes oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan masyarakat Desa Banyuatis. Mereka memprotes pembangunan sekolah itu karena dianggap melanggar jalur hijau atau ruang terbuka hijau (RTH).

Protes itu disampaikan melalui surat bermaterai 6000 tertanggal 1 Juli 2020 yang dikirim ke DPRD Buleleng. Menyikapi surat itu, pada Senin (13/7) Komisi I DPRD Buleleng turun ke lokasi untuk melakukan kroscek. Rombongan anggota Komisi I DPRD Buleleng dipimpin Wakil Ketua, Gusti Made Kusumayasa.

“Kami melakukan kroscek terhadap laporan masyarakat yang dikirimkan melalui surat ke Ketua Komisi I DPRD Buleleng, soal dugaan pelanggaran jalur hijau atas pembangunan SMK di Desa Banyuatis. Kami ingin mengetahui rinci permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan laporan warga,” ujar Kusumayasa.

Kedatangan rombongan Komisi I ini diterima penanggung jawab sekolah, Jro Komang Supiartawan. Menurut Jro Supiartawan, sebelum pembangunan sekolah dilakukan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa. Atas petunjuk pemerintah desa, pengelola sekolah diminta segera mengurus izin serta melakukan sosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan semua persyaratan itu sudah dipenuhi termasuk menyediakan RTH 30 persen dari luas lahan seluas 37 are.

“Kalau kenyataannya ada warga yang mengatasnamakan warga Banyuatis melaporkan sekolah kami, tentu kami tidak tahu. Kami juga telah melakukan kroscek ke kantor desa, dan hasilnya tidak ada warga yang bernama seperti yang tercantum pada surat itu,” ujar Jro Supiartawan.

Sementara itu, Perbekel Desa Banyuatis, Gede Muliarta, mengaku keberadaan sekolah pariwisata di desanya justru mendapat antusias dari masyarakat Desa Banyuatis. Terbukti, banyak putra-putri dari Desa Banyuatis dan sekitar bersekolah di sekolah tersebut. Bahkan dari total keseluruhan tahun ajaran baru 2020/2021, sekolah ini sudah menerima 130 orang siswa.

Selain itu, dari aspek sosial ekonomi dinilai akan sangat berdampak baik bagi warga sekitar. Hanya saja ketentuan yang menyangkut legalitas harus segera dipenuhi sesuai peraturan yang ada. “Kami melakukan penyisiran terhadap identitas pelapor, dan hasilnya tidak ada warga kami yang bernama seperti dalam surat tersebut, sehingga kami kesulitan melakukan mediasi,” jelas Muliarta.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Kusumayasa, menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk menyikapi surat yang dikirim kepada Komisi I atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Yayasan Candra Purnama beralamat di wilayah Kabupaten Badung dengan pemilik Wayan Dayung yang disebut-sebut selaku pengelola sekolah pariwisata tersebut.

“Dari keterangan pihak sekolah, semua persyaratan sudah terpenuhi, begitupun halnya ruang terbuka hijau kami rasa sudah memenuhi syarat. Tapi kami akan tetap melakukan pembahasan terkait masalah ini. Rencananya kami akan mengadakan pertemuan dengan pihak pemilik yayasan dan para pihak yang merasa keberatan berdirinya sekolah ini, difasilitasi pemerintah desa,” pungkas Kusumayasa. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.