Dialog Kebangsaan, Elemen Masyarakat Bali Sampaikan Aspirasi kepada Pemerintah

Suasana Dialog Kebangsaan yang digelar di Kesiman, Denpasar, Minggu (27/9).
135 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Kondisi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, mengundang keprihatinan dari banyak pihak. Lewat Dialog Kebangsaan yang digelar di Bencingah Puri Kedaton Kesiman, Denpasar, Minggu (27/9), berbagai elemen masyarakat Bali berkumpul untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Ketum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, selaku inisiator kegiatan mengatakan, dialog kebangsaan ini digelar untuk menampung aspirasi masyarakat Bali. Kata dia, di tengah pandemi saat ini tentu sangat berdampak terhadap berbagai sektor. Terlebih Bali yang mengandalkan perekonomiannya pada sektor pariwisata, banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi ini.

Melalui dialog ini pihaknya ingin menampung aspirasi masyarakat, dan diharapkannya suara masyarakat ini sampai di Presiden. “Tidak ada maksud untuk melangkahi Gubernur dan DPRD. Tetapi, ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan legitimasi kepada Bapak Jokowi untuk melakukan langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi persoalan yang ada,” ujar Subudi.

Kondisi perekonomian yang sudah resesi dan tahapan pilkada serentak sudah berjalan, lanjut dia, tentu akan berisiko gangguan keamanan. Untuk itu, penyelamatan pariwisata Bali sebagai sektor utama perekonomian Bali perlu dilakukan segera. Menurutnya pemerintah sudah bekerja keras menanggulangi Covid-19, namun Presiden perlu mengevaluasi menteri-menterinya supaya lebih meningkatkan kinerjanya. Ia mendorong pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

Subudi mengajak semua elemen masyarakat bali bersatu-padu menjaga Bali tetap aman dan kondusif dalam melewati rintangan pandemi Covid-19 dan Pilkada Serentak 2020. Kalau ada aspirasi yang ingin disampaikan silakan melalui jalur-jalur yang benar yaitu melalui wakil rakyat (DPRD). Dengan memberi ruang dialog seperti ini diharapkannya tidak memunculkan aksi massa di tengah kondisi pandemi saat ini. “Kami mengajak komponen masyarakat untuk menjaga agar Bali tetap aman dan kondusif di tengah pandemi dan pilkada yang berlangsung,” kata Subudi.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bali, Oktav NS, yang hadir dalam dialog ini menyampaikan, diperlukan kerja ekstra dan kerja sama yang baik seluruh komponen untuk mengatasi pandemi supaya Indonesia bisa pulih lebih cepat. Tetapi, dia melihat para menteri Presiden Jokowi tidak kompak dalam melakukan penanganan. Hal ini kemudian berdampak terhadap Bali. “Pariwisata penggerak ekonomi Bali saat ini tengah terombang-ambing. Yang awalnya ingin dibuka, dibatalkan. Bali perlu mempertanyakan itu. Bagaimana penyelamatan pariwisata Bali? Menteri Pariwisata, Wishnutama, yang begitu-begitu saja, tampak tidak ada gebrakan,” ujarnya.

Oktav menyoroti kinerja Menteri BUMN, Erick Thohir, yang mendapatkan amanat sebagai ketua pelaksana tim khusus yang dibentuk Presiden untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Sebagai Ketua PEN, kinerjanya apa. Tingkat korban Covid-19 meningkat, penyebarannya semakin massif. Apa yang dia lakukan? Tidak jelas. Masalah vaksin saja simpang siur, berbeda pernyataannya dengan menteri lainnya. Presiden pernyataannya berbeda dengan Erick. Rakyat dibuat bingung,” sorot Oktav.

Dewan Pembina DPD Pospera Provinsi Bali menyayangkan adanya perusakan spanduk kritikan terhadap Erick Thohir yang dipasang di bilangan Jalan Durian, Kota Denpasar oleh ARAK Bali. Spanduk berwarna hitam tersebut bertuliskan ‘BUMN rugi, ekonomi resesi, Covid-19 tak terkendali’. Di bawah tulisan tersebut terdapat sebuah hastag bertuliskan #erickout. “Kami melihat, Pak Jokowi berada di tengah tekanan partai, tekanan oligarki, tekanan mafia,” ujarnya.

Tjok Udiana Nindhia Pemayun dari Payangan, Gianyar mengungkapkan, dampak Covid-19 sangat terasa bagi Bali yang bergantung pada pariwisata. Menurutnya, situasi dan kondisi saat ini hendaknya menjadi momentum perbaikan pariwisata Bali. Di sisi lain ia melihat, penanganan pandemi saat ini tidak berjalan beriringan antara sektor-sektor yang terdampak. Akibatnya, memunculkan kebingungan-kebingungan di masyarakat. “Sekarang bagaimana membuat Bapak Presiden ngeh, tersadarkan segera dengan apa yang terjadi pada rakyat di bawah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan Bali perlu mengambil peran untuk itu,” paparnya.

Ketua Yayasan Bakti Pertiwi Jati, I Made Pujana, dalam kesempatannya mengingatkan, Pemerintah Pusat jangan sampai melupakan Bali di saat kondisi seperti ini. Apalagi, di Bali Presiden Jokowi mendapat suara 92 persen. Secara filosofi dia mengatakan, bangunan peradaban Nusantara yang kini bernama Republik Indonesia, dibangun dengan tiga peradaban besar yakni Swarna Dwipa, Jawa Dwipa, dan Bali Dwipa. “Jadi, kalau ingin Nusantara ini, Indonesia ini ajeg, jangan lupakan Bali,” ucapnya.

Gede Yogi Astrawan dari Tabanan menyampaikan, ketika pandemi Covid-19, ternyata orang-orang berbondong-bondong kembali ke desa. Banyak orang kembali bertani. Sayangnya, sumber daya pertanian yang ada saat ini sangat kurang. Sebab, perhatian pemerintah terhadap petani dan pertanian selama ini sangat minim. “Harga anjlok saat panen, petani menjerit karena tidak ada air. Ini harus jadi bahan introspeksi bagi pemerintah,” ujarnya.

I Nyoman Suteja dari Gianyar menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi dinilainya tidak adil sejak awal. Bali yang jelas membidangi pariwisata, justru mendapat menteri pada bidang lainnya yang seolah hanya sebagai pelengkap semata. Ia juga menyoroti bantuan sosial yang tidak merata yang banyak dikeluhkan banyak masyarakat. “Jadi, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana presiden turun atau membentuk tim untuk turun ke bawah mencari tahu apa yang dirasakan rakyat. Perlu keputusan segera untuk langkah-langkah perbaikan,” katanya.

I Gusti Ngurah Bagus Muditha selaku Penglingsir Puri Kedaton Kesiman mengapresiasi Dialog Kebangsaan ini. Ia mengharapkan acara ini bisa menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Terlebih dalam situasi pandemi dan resesi saat ini. “Bali tanpa pariwisata, kita tidak ada apa-apa. Bagaimana membenahi ini ke depan? Tentu perlu pemikiran-pemikiran dari berbagai sudut pandang dan seluruh elemen masyarakat,” katanya sembari meminta agar dialog terus berlanjut. 026

2 Comments

  1. Bukti tertulis Bali penyumbang pajak terbesar untuk Pembangunan inprastrutur secara Nasional,namun bukti secara fisik belum kelihatan di Bali Pembangunan Infrastrukturnya terbesar atau paling tidak 4 besarlah secars Nasional.
    Ini oerlu disikapi oleh Pemerintah daerah yg baru nanti untuk membuat rancangan program pembangunan fisik yg lebih nyats lagi sesusi dgn sumbangan pajak terbedar dari Bali. Aladam klise jika fsktor budaya yg menghambat pembangunan fisik di Bali.Misalnya:
    – jln layang lepas pantai utara Bali bisa sampai 8 atau 12 jalur bulak balik langsung ke lombok Nusbar dan ntt.
    Jalur untuk kendaraan:
    pribadi,usaha,pemerintah/kesehatan/tamu negara,pariwisata,
    – Jln Tol/kereta lepas pantai/bawah laut aquarium keliling pulau Bali.
    Usulkan bantuan Bank Dunia.
    Budaya berjalan baik pembanguan infrastruktur tidak mengganggu Bali sbg pulau Dewata,bahkan mendukung pariwisata Dunia.
    Suksma rahayu,rahayu,rahayu,selamet.

  2. 🙏Untuk pembangunan fisik Jembrana kedepannya perlu transportasi darat dari jembrana ke bali utara agar tidak lagi terlalu jauh keliling kewat cekik gilimanuk. Diusulkan untuk diprogramkan transportasi lewat lorong bawah tanah/terowongan dari kota negara tembus di Pulaki, Banyu poh Bali utara.
    Ini disamping bernilaivekonomis juga berdampak positif od pariwidata di pulau kecil Bali ini,suksma.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.