Dewan Bangli Desak Retribusi Pariwisata Digratiskan Enam Bulan

Foto: I KETUT SUASTIKA I Ketut Suastika. Foto: gia
352 Melihat

BANGLI, posbali.co.id – Memasuki masa kenormalan baru, secara kelembagaan DPRD Bangli secara resmi sudah menerbitkan rekomendasi agar retribusi pariwisata di Kabupaten Bangli digratiskan selama enam bulan ke depan. Hal tersebut, dilakukan untuk mendorong dan memotivasi perkembangan pariwisata serta memberikan kemudahan bagi perusahaan atau biro perjalanan untuk mendatangkan wisatawan sehingga roda perekonomi masyarakat bisa bergerak terlebih dahulu.
Anggota DPRD Bangli, I Ketut Suastika, mengatakan hal itu, Minggu (19/7). Karena itu, kalangan DPRD Bangli mendesak Pemkab Bangli bisa menindaklanjuti rekomendasi dewan tersebut, saat pariwisata sudah mulai dibuka untuk lokal Bali seperti saat ini.
Politisi PDIP asal Desa Peninjoan Tembuku ini, mengingatkan, memasuki masa kenormalan baru, protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 menjadi sebuah keharusan untuk tetap diterapkan. ”Saat ini aktivitas usaha termasuk sektor pariwisata sudah bisa dibuka, dengan catatan protokol Kesehatan wajib diterapkan,” sebutnya.
Nah, agar perekonomi masyarakat bisa jalan, lanjut Suastika, sebaiknya jangan dulu berpikir retribusi. ‘’Untuk sementara, jangan dulu berpikir tentang retribusi. Bagi saya, retribusi nomor dua. Yang terpenting untuk saat ini adalah pergerakan ekonomi harus jalan dulu. Sebab, dengan banyaknya tamu datang ke Kintamani, belanja di restoran, maka aktivitas pegawai dan pelaku wisata yang selama ini paling terdampak akan bisa jalan. Itu, dulu yang penting,” ungkapnya.
Apa tidak delematis dengan PAD Bangli yang kecil? ‘’Kalau urusan PAD memang penting. Namun yang lebih penting di era sekarang adalah urusan perut orang, akibat merosotnya sektor ekonomi yang carut marut. Contoh sebuah perusahaan yang sudah ngambil hutang. Untuk membayar hutangnya saja kan pastinya tidak akan mampu. Itu salah satu latar, agar retribusi diberikan gratis terlebih dahulu untuk mendorong atau bentuk memotivasi agar pariwisata ini kembali ramai. Sehingga stimulus ekonomi bisa jalan disegala lini,’’ bebernya.
Sesuai rekomendasi Dewan tersebut, diakui, pembebasan retribusi diharapkan bisa diberikan sampai akhir Desember 2020. Dengan kata lain, setelah pariwisata ramai pungutan retribusi bisa kembali dilakukan tahun 2021. Hanya saja, diakui, dengan telah mulai dibukanya sejumlah objek wisata di Kintamani, nyatanya masih dilakukan pungutan.
Akibatnya, rekomendasi Dewan tersebut, terkesan belum digubris oleh Pemkab Bangli. Karena itu, pihaknya khawatir pemulihan dampak ekonomi pariwisata Bangli akan lama bisa dilakukan. “Ketika retribusi dipunguti di tengah kondisi seperti ini, orang tentunya akan malas datang ke Kintamani. Akibatnya, perusahaan termasuk biro perjalanan akan mati jadinya. Jadi kita coba, memberikan rangsangan terlebih dahulu agar tamu ramai kembali,” jelasnya.
Sebab, menurut Suastika, bagaimanan pun juga yang ngajak tamu paling banyak ke Kintamani adalah biro perjalanan. “Ketika biro perjalanan diberikan kemudahan retribusi, kita yakini pariwisata akan kembali ramai dan perekonomian akan bergerak. Dalam kondisi ini, jangan lah dulu bicara target PAD. Yang penting sekarang pergerakan ekonomi masyarakat, karena ini sudah masuk urusan dampak ekonomi,” tandas Suastika. 028

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.