Demer Beberkan “Dosa” 6 Ketua DPD Golkar yang Dicopot

Demer dan Sugawa Korry
Demer dan Sugawa Korry
938 Melihat

DENPASAR, POS BALI- Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bali yang melengserkan enam ketua DPD Partai Golkar Kabupaten di Bali dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan mereka, telah menimbulkan gejolak baru di tubuh Golkar Bali. Sejumlah pihak di internal Golkar mengecam penunjukkan Plt tersebut. Bahkan para Ketua DPD yang dilengserkan menggugat keputusan tersebut ke Mahkamah Partai Golkar.

Tak ingin persoalan tersebut terus menggoyang partai beringin, dan seluruh kader mendapat informasi yang utuh, DPD Golkar Bali akhirnya mengungkap kronologis termasuk membeberkan “dosa-dosa” sejumlah ketua DPD Golkar yang di-Plt-kan itu. “Agar masyarakat dan kader serta simpatisan Partai Golkar di seluruh Bali memperoleh informasi yang proposional, maka perlu kami jelaskan,” ujar Plt Ketua Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Liggih alias Demer di Denpasar, Jumat (7/6).

Gejolak di tubuh Golkar Bali bermula dari penunjukkan Demer sebagai Plt Ketua Golkar Bali oleh DPP Golkar menggantikan Ketut Sudikerta yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali, melalui SK No. 362/DPP/Golkar/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018. Penunjukan Demer yang sesuai AD/ART oleh DPP golkar itu dengan dasar pertimbangan Demer adalah memegang struktur tertinggi dari kader yang berasal dari Bali di DPP Partai Golkar.

Namun, penunjukkan Demer sebagai Plt Ketua Golkar Bali ini mendapat resistensi dari mayoritas ketua DPD II Golkar di Bali. Mereka juga mendesak Demer segera menggelar Musyawarah Luar Biasa (Musdalub). “Atas SK No. 362 tersebut, beberapa Ketua-Ketua DPD Partai Kabupaten bereaksi dengan berbagai cara, termasuk mengatakan melalui media massa, bahwa kebijakan Ketua Umum tersebut arogan dan tidak etis, dan meminta agar segera dilaksanakan Musdalub di Provinsi Bali,” jelas Demer.

Selanjutnya, pada 9 Desember 2018, DPD Partai Golkar Provinsi Bali mengundang Pengurus, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se- Bali, untuk menjelaskan kebijakan DPP melalui SK No. 362 tersebut. “Pada saat sosialisasi tersebut, ada Ketua DPD Kabupaten Bangli (Wayan Gunawan, red) melakukan tindakan keributan, membanting meja dan pengancaman walaupun telah di sosialisasi dan dijelaskan. Beberapa Ketua DPD Kabupaten tetap menyuarakan Musdalub di berbagai media,” ungkapnya.

Demer juga menjelaskan ulah sejumlah ketua DPD II Golkar. Pada 19 Desember 2018, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menyelenggarakan HUT Partai Golkar dan pemantapan Tim Pemenangan Pileg/Pilpres, yang dihadiri juga oleh Korbid Kepartaian Ibnu Munzir mewakili Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto.

Pada pidato arahan Ibnu Munzir ditegaskan kebijakan DPP menunjuk Plt dan menegaskan bahwa tidak ada Musdalub sebelum Pileg dan Pilpres  2019. Musdalub dilaksanakan atas usul Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan seizin DPP Partai Golkar.

Pada saat Ibnu Munzir memberikan arahan, beberapa kader melaksanakan demo dengan membentangkan spanduk dan ada juga yang berteriak-teriak menggunakan pengeras suara, dan hal tersebut sangat mengganggu Pelaksanaan HUT. “Pada saat tersebut terpantau juga ada Ketua DPD Kabupaten yang mendorong dan memberi isyarat-isyarat agar demo tersebut terus dilaksanakan,” katanya.

Selanjutnya Demer menyebut “dosa” Ketua DPD golkar Badung Wayan Muntra. Disebutkan bahwa saat pelaksanaan Musda Kosgoro Provinsi Bali yang dihadiri langsung Agung Laksono sebagai Ketua Umum Kosgoro yang juga sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar pada15 Februari 2019, Kosgoro Kabupaten Badung tidak ada yang hadir. Ketidakhadiran Kosgoro Kabupaten Badung atas perintah Wayan Muntra. “Setelah dikonfirmasi (ketidakhadiran Kosgoro Kabupaten Badung) atas perintah Ketua DPD Partai Golkar Badung,” tegasnya. Ini tampaknya menjadi alasan Muntra dicopot dari jabatannya. 010

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.