Bupati Tabanan Ingatkan Sanksi bagi Masyarakat yang Tidak Ikuti Vaksinasi Covid-19

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya beserta jajarannya, saat persembahyangan bersama serangkaian upacara pamelaspasan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Kamis (24/6/2021).
96 Melihat

TABANAN, posbali.co.id  – Sesuai data di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, target jumlah penduduk Tabanan yang memenuhi standar vaksinasi sebanyak 70 persen dari 461.630 orang, atau sekitar 323.141 orang. Sampai dengan Kamis (24/6/2021), pelaksanaan vaksinasi mencapai 65,64 persen, atau telah terealisasi sekitar 213.000 orang.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengatakan, kondisi tersebut dianggap belum optimal, dan harus ditingkatkan. “Kepada seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh elemen masyarakat Tabanan, dan menyampaikan imbauan agar mengikuti vaksinasi, baik regular maupun massal, yang sudah ditentukan pemerintah,” ungkapnya, usai persembahyangan serangkaian upacara pamelaspasan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Kamis (24/6/2021).

Sanjaya menegaskan bahwa kesuksesan vaksinasi itu penting dilakukan guna membangkitkan perekonomian, khususnya di Tabanan dan umumnya di Bali. Hal itu sesuai dengan imbauan Gubernur Bali kepada bupati/wali kota se-Bali untuk membuat surat edaran sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021. Tentang surat edaran itu, yaitu atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pasal 13 A ayat 4, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19. “Yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi,” tegas Sanjaya.

Untuk itu, dia minta kepada masyarakat Tabanan yang telah memenuhi standar penerima vaksin agar taat mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang telah berjalan sedemikian rupa saat ini. Dia menegaskan, setiap orang yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 dengan alasan sendiri tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan setempat pelaksana vaksinasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan presiden dalam surat edaran.

“Sanksi dimaksud, yang pertama; penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan lain-lainnya. Yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah,” tandas Sanjaya.

Sebelumnya, dia juga minta kepada para camat dan kepala desa beserta bendesa adat di Kabupaten Tabanan, agar menyebarluaskan atau menyosialisasikan imbauan tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing. gap

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.