Bongkar Praktek Mafia RS, Pasien Negatif  Jadi Positif Covid-19, Vaksin Jangan Dimanipulasi 

(kika) Said Abdullah, Made Supartha, Somvir, Ketut Suwandi
(kika) Said Abdullah, Made Supartha, Somvir, Ketut Suwandi
376 Melihat

DENPASAR, POS BALI  – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta Rumah Sakit (RS) agar tidak menjadikan layanan pandemi covid-19 sebagai ajang pemburu rente (rent seeker).

Disinyalir,  sejumlah Rumah Sakit mengubah data pasien dari negatif menjadi positif covid-19 demi mendapatkan dana klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Untuk itu, saya meminta pemerintah membongkar praktek mafia rumah sakit  yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengeruk keuntungan finansial,” kata Said saat dihubungi, Rabu (17/3).

Said mensinyalir, pandemi covid-19 menjadi sumber bisnis baru bagi Rumah Sakit. Salah satu modus yang dilakukan yakni  dengan meng-covid-kan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena Covid-19.  Atau dengan kata lain, mengubah data pasien dari negatif menjadi positif Covid-19.

Modus ini lanjut Said dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan. Padahal alokasi anggaran untuk mengatasi covid-19 ini sangat cukup.

Namun sayang, dalam praktek masih ada rumah sakit yang memanipulasi data pasien covid ini. “Sejak kuartal 3 tahun anggaran  2020 sampai sekarang masih banyak rumah sakit yang main-main dalam menginput data pasien. Pasien negative dimasukkan positive agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar,” tegasnya.  “Praktek nakal rumah sakit ini harus segera ditertibkan,”tegasnya lagi

Sebenarnya kata Said, politik anggaran Covid-19 sangat memadai. Hal ini mengkonfirmasikan, perhatian pemerintah terhadap upaya memitigasi penyebaran covid-19 sangat besar sekali. Terbukti, pemerintah  menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp699,43 triliun pada 2021 atau meningkat dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp688,33 triliun.

Dari angka tersebut, alokasi untuk  anggaran bidang kesehatan sebesar Rp176,3 Triliun. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai  program vaksinasi Rp58,18 Triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp9,91 Triliun, therapeautic Rp61,94 Triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 Triliun dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

Sementara  Anggota DPRD Bali, Ketut Suwandhi juga angkat bicara terkait dugaan rumah sakit ‘nakal’ meng-covid-kan pasien. Bahkan parahnya, pasien yang meninggal dunia juga di-covid-kan. Pihaknya berharap, jika ada rumah sakit seperti itu, maka tindakan berupa sanksi sesuai kesalahannya.  “Jika ada, beri sanksi sesuai bobot kesalahan. Kalau memang fatal, ya izinnya di cabut,” ujarnya seraya mengatakan, ada keluarga yang complin tentang pasien yang bukan positif, namun pada akhirnya datang ke rumah sakit, ujung-ujungnya terpapar Covid-19.

Hal berbeda ditegaskan anggota DPRD Bali Dapil Tabanan, I Made Sapartha. Kata dia, vaksin jangan sampai dimanipulasi. Karena ini adalah masalah kemanusian. “Terutama para pejabat-pejabat. Di mana posisinya? Apakah betul-betul untuk kepentingan masyarakat dalam masa pandemi ini? Atau manipulasi, bisnis dan sebagainya? Jadi kami di DPRD, terutama vaksin ini diberikan kebijakan. Jangan didramatisir lagi,” tuturnya.

Terkait dugaan rumah sakit ‘nakal’, Anggota Komisi I ini berharap jika terbukti diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku, sehingga ada efek jera. Untuk itu, aparat penegak hukum turun lakukan penyelidikan dugaan manipulasi pasien.  “Jadi jangan dimanipulasi, aparat penegak hukum turun, dan memberikan sanksi sebagai efek jera,” tandasnya.

Sedangkan Anggota DPRD Bali Dapil Buleleng Dr. Somvir menambahkan, mestinya vaksinasi tidak hanya dilakukan pihak pemerintah saja. Akan tetapi lebih dipermudah untuk didapatkan. “Berikan juga kesempatan kepada swasta. Atau perbanyak posko untuk penerimaan vaksin. Kalau swasta diberi kesempatan melayani vaksin, jangan kenakan biaya, gratis seperti pemerintah,”ujarnya 003/019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.