BMPS Bali Temui Wali Kota Denpasar, Bahas PPDB dan Pemberdayaan Sekolah Swasta

Foto bersama pengurus BMPS Provinsi Bali saat bertemu Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (9/6/2021).
86 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali menemui Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (9/6/2021). Dalam pertemuan tersebut, BMPS menyampaikan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya mengenai kuota siswa di sekolah negeri dan pemberdayaan sekolah swasta.

Ketua Umum BMPS Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, dalam kesempatan itu, menyampaikan beberapa usulan kepada Wali Kota Denpasar terkait PPDB tahun ajaran 2021/2022. Pertama, mendukung program pemerintah untuk melaksanakan petunjuk teknis (juknis) PPDB di Kota Denpasar dengan harapan agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang sudah diatur.

Kedua, mengingat peran yayasan-yayasan yang mengelola sekolah-sekolah swasta selama ini ikut berkontribusi memajukan pendidikan di Kota Denpasar. Apabila ada kebijakan menyangkut bidang pendidikan, BMPS berharap juga diundang untuk bersama-sama memberikan masukan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah sungguh-sungguh mengakomodasi masukan dari semua pihak.

Ketiga, BMPS Provinsi Bali berharap pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada sekolah negeri dan sekolah swasta. “Kami juga berharap, jangan lagi ada iming-iming kepada peserta didik untuk sekolah di sekolah negeri karena gratis dan alasan-alasan lainnya. Mengingat, realita sekolah negeri juga belum mampu menampung lulusan dari setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama dalam setiap tahunnya,” kata Ngurah Ambara.

Keempat, BMPS Provinsi Bali memohon kepada pemerintah daerah jika hendak membangun lagi sekolah yang baru, perlu mempertimbangkan daya tampung dari sekolah negeri. Karena sekolah-sekolah swasta masih bisa menampung peserta didik baru yang hendak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya.

“Semoga ke depan pemerintah bersama BMPS dapat bersinergi untuk memajukan dunia pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa,” ucap Ngurah Ambara didampingi Sekretaris Umum BMPS Bali, Blasius Naya Manuk.

Sementara itu, Wali Kota Jaya Negara mengakui peran serta sekolah swasta dalam mendukung dunia pendidikan sangat penting dan harus dilibatkan. Dia menjelaskan, PPDB tahun ajaran ini mutlak menerapkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Tidak seluruh lulusan SD di Kota Denpasar bisa ditampung di SMP negeri. “Dengan adanya perbedaan selisih antara jumlah lulusan sekolah dasar dan daya tampung SMP negeri ini, bagi siswa yang tidak bisa ditampung di SMP negeri akan diarahkan ke sekolah swasta,” ujarnya.

Plt Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, menambahkan, PPDB tahun ajaran 2021/2022 berpedoman pada petunjuk teknis yang telah diterbitkan. Salah satunya mengatur daya tampung setiap sekolah. Daya tampung SMP negeri di Denpasar tahun ini berjumlah 4.080 orang, sedangkan jumlah kelulusan SD di seluruh Denpasar, baik sekolah negeri dan swasta, mencapai 13.000 orang. “Di sini sudah jelas ada selisih,” katanya.

Adanya selisih kelulusan dan daya tampung ini, menurut Eddy Mulya, menjadi ruang terbuka bagi swasta untuk menciptakan sekolah berprestasi, unggul, dan melengkapi sarana dan prasarananya. Pihaknya mengharapkan sekolah swasta bisa dikelola oleh SDM yang memiliki keandalan di bidang pendidikan sehingga masyarakat akan melirik potensi dari sekolah tersebut. Dia pun mengharapkan sekolah swasta melakukan komparasi dan pembelajaran pada sekolah swasta yang memiliki prestasi baik. 026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.