BKKBN Bali Gelar Uji Coba PK21

Petugas BKKBN Bali saat melakukan tahapan uji coba Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) di Kabupaten Bangli.
116 Melihat

BANGLI, posbali.co.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bali mulai melakukan tahapan uji coba Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) di Kabupaten Bangli. Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Bali, Desak Nyoman Triarsini, manyampaikan, tahapan uji coba ini mulai dilakukan pada Selasa (24/11) dengan sosialisasi penggunaan formular dan dilanjutkan dengan pendataan langsung ke lapangan oleh kader pada Rabu (25/11).

“Tahapan uji coba PK ini sudah dilaksanakan sejak minggu lalu yang diawali dengan di tingkat BKKBN Pusat. Untuk BKKBN Bali melaksanakan uji coba dengan menyasar 100KK di dua desa, yaitu Desa Taman Bali dan Kelurahan Bebalang yang melibatkan 10 kader,” sebut Desak Nyoman Triarsini.

Uji Coba PK 21 ini akan menggunakan dua metode, yakni dengan paper based (formulir manual) dan menggunakan aplikasi melalui smart phone. “Setelah dilaksanakan uji coba di lapangan oleh kader, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi kader dalam pengisian formulir dan penggunaan aplikasi. Di hari berikutnya, dilakukan pengumpulan dan pengimputan via aplikasi bagi yang menggunakan metode paper based. Kemudian masuk pada tahap evaluasi, setelah itu semua data hasil evaluasi itu dikirim ke pusat untuk dievaluasi secara nasional untuk dilakukan penyempurnaan,” katanya.

PK merupakan kegiatan untuk menghasilkan data mikro berbasis ‘by name by address’. PK21 merupakan kegiatan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Hasil pendataan dipakai untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja hingga di wilayah administrasi terkecil.

Pendataan keluarga digelar secara periodik lima tahun sekali. Terakhir PK digelar tahun 2015. Saat itu pendataan mencakup 63,3 juta keluarga dari total 69,8 juta keluarga disasar atau mencakup 90,66 persen keluarga di Indonesia. Hasil PK tidak sebatas digunakan BKKBN saja, PK juga bisa digunakan mendiagnosa kemiskinan, ketertinggalan pembangunan hingga keluarga berkualitas dengan kondisi berbeda-beda antarwilayah. Seharunya, PK dilakukan pada periode 12 November hingga 8 Desember 2020. Namun, karena pandemi Covid-19, kegiatan pendataan diundur di tahun 2021. 019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.