BIPPLH Dukung Gubernur Koster Rancang Regulasi Perlindungan Mata Air di Bali

Ketum BIPPLH, Komang Gde Subudi
Ketum BIPPLH, Komang Gde Subudi
520 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster menjabarkan berbagai terobosan program yang digagasnya untuk menjaga dan membersihkan alam Bali dari berbagai pencemaran. Salah satunya, saat ini Gubernur tengah menggodok regulasi terkait perlindungan mata air, sungai, danau, dan pantai di Bali. Dengan begitu diharapkan segala sumber air yang ada di Pulau Dewata akan terjaga.

“Air punya makna yang mendalam di Bali. Air adalah sarana upacara. Selain sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya,” terang Gubernur Koster dalam sambutannya saat penandatanganan Prasasti Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya, Denpasar, Sabtu (31/8) malam.

Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh rencana Gubernur Koster menggagas regulasi perlindungan mata air, sungai, danau, dan pantai di Bali. Menurutnya, memang persoalan air sangat penting untuk segera diatasi. Terlebih selama ini kekeringan dan krisis air bersih telah terjadi di beberapa tempat di Bali. Kondisi sungai-sungai dan danau-danau di Bali juga telah banyak yang mengalami pencemaran.

“Kondisi Bali (terkait ketersediaan air, red) tidak sedang baik-baik saja. Situasi dan kondisi ini direspons sangat cepat oleh Bapak Gubernur dengan akan segera diterbitkan Pergub Perlindungan Mata Air. Kami BIPPLH mendukung sepenuhnya rencana baik dan mulia Bapak Gubernur untuk menyelamatkan air tanah Bali yang mulai mengkhawatirkan ini,” kata Subudi di Denpasar, Minggu (1/9).

Lebih jauh Subudi memaparkan, Pulau Bali terancam kekeringan, penyebabnya adalah justru industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan perekonomian Bali. Setiap harinya, tiga juta liter air —sekitar 60% dari total konsumsi air di Bali— digunakan untuk keperluan industri pariwisata. Jumlah itu tentu saja sangat banyak jika dibandingkan dengan konsumsi air untuk keperluan rumah tangga, yang hanya 100 ribu liter setiap harinya.

“Ini juga semakin diperparah dengan semakin berkurangnya lahan terbuka hijau di Bali akibat pesatnya pembangunan hotel, vila, maupun infrastruktur pendukung seperti jalan raya dan lainnya. Jika eksploitasi air tanah yang tinggi dibarengi dengan semakin berkurangnya lahan terbuka hijau, maka ketersediaan air tanah akan semakin berkurang secara ekstrem dan menyebabkan terjadinya intrusi air laut,” paparnya.

Ketum BIPPLH juga mengungkapkan, dari 400 sungai yang ada di Bali, 260 diantaranya sudah mengalami kekeringan. Akibatnya, setiap tahun banyak sawah yang harus beralih fungsi lahan akibat sistem irigasi mereka kekurangan air. Hal ini juga menyebabkan banyaknya konflik antara petani lokal dan pengusaha pengembang properti.

Selain sungai yang mengering, dampak eksploitasi air tanah yang berlebihan juga terjadi di Danau Batur, Danau Buyan dan Tamblingan, serta Danau Beratan. Danau-danau ini adalah sumber utama air tawar di Bali. Sejak tahun 2012, danau-danau ini mengalami penurunan muka air rata-rata sebanyak 3,5 meter. Tidak hanya danau, di beberapa tempat, sumur warga yang sedalam 40 meter pun sudah mulai mengering.

Dikatakan pula, keempat danau di Bali mengalami pencemaran dengan tingkatan berbeda satu sama lain, sehingga perlu upaya nyata agar kerusakan itu tidak semakin parah, sekaligus kelestarian danau dapat dipertahankan. “Bahkan, Danau Batur dan Danau Buyan sudah tergolong tercemar berat. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Subudi.

Ia juga menyampaikan, dampak dari eksploitasi air tanah juga dirasakan oleh warga di sekitar pesisir. Ketiadaan air tanah menyebabkan air laut menembus lapisan air tanah yang biasa disebut intrusi. Pada beberapa tempat, intrusi dapat mencapai satu kilometer dari pantai. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, diperkirakan pada tahun 2025 Bali akan kehabisan air tawar akibat intrusi.

Dalam sambutannya Sabtu malam, Gubernur Koster juga menyampaikan, pihaknya tengah menggodok peraturan terkait pengelolaan sampah dari skala rumah tangga hingga berjenjang. Tujuannya supaya semua limbah sampah tidak tertumpuk di Tempat Pembuang Akhir (TPA). Sebelumnya, Gubernur Bali telah menerbitkan peraturan terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, sedotan dan styrofoam yang tertuang dalam Pergub Nomor 97 Tahun 2018. 026

1 Comment

  1. Kita dukung langkah Gub Koster utk merealisasikan tunuan mulia ini agar Bali tetap terjaga dari krisis air. Satu langkah dukungan adalah gunakan lebih banyak air permukaan. Pdam mesti siaap dengan supply yg cukup.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.