Beberapa Pasal dalam RUU KUHP Penting Dipahami

Komang Gede Subudi, SH
Komang Gede Subudi, SH
1,642 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU RKUHP) mendapat penolakan dari banyak kalangan. Gelombang demonstrasi terjadi di hampir seluruh Indonesia menentang sejumlah pasal kontroversial RUU ini.

Tetapi, di sisi lain di dalam RUU ini juga terdapat beberapa pasal baru yang dirumuskan dengan maksud untuk menjaga tegakknya kedaultan negara. Oleh karenanya pasal-pasal itu penting dipahami. “Setelah dibaca dengan benar, ternyata dalam RUU KUHP yang baru ada penegasan-penegasan sangat berguna untuk bangsa, sedangkan sebelumnya di KUHP lama tidak ada,” ujar tokoh Bali, Komang Gede Subudi, SH, di Denpasar, Senin (30/9).

Ia menjelaskan, adapun pasal-pasal yang dimaksud antara lain:

Pertama, pidana terkait penolakan Pancasila. Pasal 190 RUU KUHP mengatur pidana siapapun yang berusaha meniadakan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dipidana paling lama 5 tahun (ayat 1). Jika sebabkan kerusuhan merusak benda jadi 10 tahun (ayat 2 huruf a), jika akibatkan rusuh dan cedera berat jadi 12 tahun (ayat 2 huruf b), jika sebabkan kerusuhan sampai matinya orang jadi 15 tahun (ayat 2 huruf c).

“Dengan peyempurnaan pasal-pasal tersebut di atas kita jadi paham kelompok mana yang paling ketakutan dengan pasal-pasal ini bila diberlakukan,” ujar Ketum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) itu.

Kedua, terkait makar terhadap NKRI. Pasal 192 RUU KUHP akan dipidana maksimal mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. “Kelompok radikal yang mau bawa paham asing dan mengubah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI pasti marah besar dan ketakutan kalau ini disahkan,” tegasnya.

Ketiga, pidana korporasi. Di dalam RUU KUHP diatur secara khusus dan jelas soal pidana korporasi. Dari Pasal 118 sampai Pasal 124 RUU KUHP. Wakil Ketua Umum Kadin Bali ini menjelaskan, selama ini banyak pengusaha besar dan kotor berlindung dibalik korporasi untuk hindari tanggung jawab pidana.

“Sekarang tentu mereka sangat khawatir bisa diseret ke pidana hingga aset-aset pribadinya untuk pertanggungjawaban. Wajar mereka berani keluar uang besar untuk menggagalkan RUU KUHP,” ujar Subudi.

Ia melanjutkan, masih banyak pasal yang lain dan tidak terungkap dengan baik ke publik. Sementara yang keluar hanya soal ‘selangkangan’ itupun sudah disesatkan. Karena isinya justru masuk delik aduan dengan pengadu dengan syarat status orang yang jelas, yaitu suami istri, orangtua atau anak.

Tidak hanya itu, sistem pemidanaan sekarang sudah modern dengan memasukkan pidana denda dengan klasifikasi 8 tipe denda (pasal 79 RUU KUHP, dari Rp1 juta rupiah hingga Rp50 miliar). Ada juga pidana kerja sosial (Pasal 85 RUU KUHP) yang di KUHP pidana warisan kolonial saat ini tidak ada.

Selama ini negara hanya keluar uang untuk biaya pemenjaraan pelaku pidana, maka nanti justru pelaku pidana akan dijerat penjara, denda, dan kerja sosial sebagai bentuk hukumannya sehingga para narapidana akan lebih produktif dan pendapatan negara bisa bertambah. Model itu yang sukses di berbagai negara khususnya Belanda, negara Skandinavia, dan lain-lain.

Oleh karena itu, menolak RUU KUHP adalah tindakan konyol apalagi kalau dilakukan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum. “Hanya mashab kolonial saja yang tidak ingin punya UU KUHP nasional. Sebab jelas-jelas yang berlaku saat ini Wetboek van Straftrecht menjadi KUHP peninggalan kolonial yang di negaranya sudah banyak tidak berlaku. Sementara Indonesia sudah lebih 70 tahunan merdeka belum juga punya KUHP nasional baru KUHP kolonial,” jelas Subudi.

Penasehat DPP Nawa Cita Pariwisata Indonesia ini menambahkan, kalau memang ada satu dua pasal kurang pas semestinya itu yang dibahas. “Toh juga tidak ada UU yang sempurna. Mari sehat dalam bersikap,” ujarnya. Ia menekankan, perkembangan politik saat ini begitu cepat dan cenderung tidak bisa diprediksi. Sebaiknya bijak dalam sharing artikel yang belum jelas kebenaran dan narasumbernya. rls

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.