Bawaslu Tabanan Gelar Bimtek Panwascam Terkait Pemutakhiran Data Pemilih

Bawaslu Kabupaten Tabanan menggelar bimtek terkait bekal pengawasan proses pemutakhiran data pemilih kepada jajaran panwaslu kecamatan se-Kabupaten Tabanan, Minggu (12/7).
94 Melihat

TABANAN, posbali.co.id – Bawaslu Kabupaten Tabanan menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait bekal pengawasan proses pemutakhiran data pemilih kepada jajaran panwaslu kecamatan se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut dibuka Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, Minggu (12/7).

Bimtek tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, yakni dengan pembatasan jarak dan menggunakan masker. Dihadiri anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia selaku narasumber, Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada, serta anggota Bawaslu Tabanan I Gede Putu Suarnata dan I Ketut Narta.

Rumada mengatakan, dalam menghadapi tugas pengawasan, seluruh jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Tabanan telah menjalani rapid test atau tes cepat. Selanjutnya juga akan dibekali alat pelindung diri (APD), termasuk ketika akan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), yang akan dimulai pada 15 Juli 2020.

“Setelah acara bimtek ini, akan diberikan APD. Pengawas kecamatan akan menyampaikan kepada PPKD untuk menjaga kesehatan di tengah menjalankan tugas-tugasnya. Di antaranya face shield atau pelindung wajah, masker, dan sarung tangan,” ujar Rumada.

Anggota Bawaslu Bali, Rudia, mengatakan, dalam pengawasan proses pemutakhiran pada prinsipnya mengawasi demi tersusun daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang valid. Juga menjamin seluruh pemilih yang sudah memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih. “Selama proses pemutakhiran berlangsung, jajaran pengawas pemilu dituntut untuk mendata seluruh data pemilih yang berpotensi belum masuk sebagai daftar pemilih,” tegasnya.

Kemudian Kordiv HPP Bawaslu Tabanan, I Gede Putu Suarnata, memaparkan bentuk-bentuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana yang berpotensi terjadi pada saat proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, selama masih memungkinkan untuk melakukan perbaikan tata cara, prosedur, dan mekanisme secara administratif, saat coklit oleh PPDP, maka jajaran panwaslu kecamatan dan panwaslu desa jangan segan-segan untuk memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS. “Hal ini, jika sudah diimbau dan tidak juga digubris, maka baru ditangani melalui mekanisme penanganan dugaan pelanggaran,” ujar Suarnata.

Pada sesi terakhir, I Ketut Narta dari Bawaslu Tabanan, minta kepada panwascam dan panwaslu desa yang terbatas, sehingga dituntut memiliki strategi pengawasan yang andal dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Kordiv Pengawasan, Hubal, dan Humas itu mengatakan, panwaslu kecamatan dan panwaslu desa dalam pengisian dan menuangkan dalam formulir pengawasan, harus jeli dan cermat dalam memetakan TPS rawan, saat melakukan proses coklit oleh PPDP mendatang.

“Misalnya, mendata jumlah warga di desa yang masih berstatus TNI/Polri, data warga yang telah meninggal dunia, data pemilih pemula, dan lain sebagainya,” ujar Narta, seraya menyebut hal itu termasuk potensi bila ada TPS yang warganya sudah pindah domisili tapi tidak melakukan perpidahan secara adminitrasi ke disdukcapil. gap

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.