Bawaslu Kaji Keterlibatan Bendesa Adat Berkampanye

Bawaslu Tabanan menggelar rapat kerja pengawasan dalam Pilkada Tabanan 2020, yang dipimpin Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada, Sabtu (24/10).
386 Melihat

TABANAN, posbali.co.id – Bawaslu Tabanan mengadakan rapat kerja untuk menyamakan persepsi dan strategi pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tabanan 2020 yang berjalan sebulan, Sabtu (24/10) lalu. Salah satu isu yang dibahas yakni posisi bendesa adat yang terlibat atau dilibatkan dalam kampanye. Bawaslu didorong memberi rekomendasi terkait persoalan ini ke Majelis Desa Adat Bali.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, memberi apresiasi kepada panwascam dan pengawas pemilu desa (PPD) yang bekerja maksimal sejauh ini. “Panwascam dan PPD agar tetap awas, karena dalam bertugas banyak tantangan, dan jangan lupa agar tetap jaga kesehatan,” ujar Rumada.

Akademisi dan mantan Ketua Panwaslu Provinsi Bali tahun 2004, I Wayan Juana, memaparkan, sebagai pengawas, langkah yang dilakukan lebih banyak melakukan pencegahan. “Agar tetap berpedoman dengan norma hukum. Jika ada pelanggaran dan apa sanksinya, Bawaslu Tabanan dan jajaran di tingkat kecamatan dan desa agar menyamakan persepsi,” sarannya.

Menurut Juana, tidak hanya saat melakukan pencegahan dan penindakan, koordinasi juga terkait pengawasan untuk memastikan tahapan kampanye berjalan sesuai harapan. Harapan masyarakat terhadap Bawaslu, sebutnya, yakni kompeten dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Termasuk membuat putusan-putusan terhadap proses sengketa.

“Mampu mewujudkan paradigma pengawasan, yaitu mengutamakan pencegahan, tapi tidak mengabaikan penindakan. Dan, kompeten menggunakan informasi awal dari masyarakat untuk jadi temuan,” tegas Juana.

Rapat kerja ini diharap bisa menghasilkan rekomendasi sisi-sisi yang belum diatur dalam peraturan dan perundang-undangan atau kekosongan norma hukum. Misalnya bendesa adat terlibat atau dilibatkan dalam kampanye Pilkada 2020, di sisi lain bendesa bertugas melindungi krama secara keseluruhan. “Tidak boleh adat masuk ke ruang politik, serta menerima gaji per bulan dari anggaran daerah. Ini agar didorong, dan Bawaslu Tabanan bisa memberi rekomendasi untuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali,” ucap Juana.

Anggota Bawaslu Bali, Wayan Wirka, menyampaikan langkah-langkah strategis pengawasan kampanye. Terutama kegiatan kampanye yang tidak menyertai STTP, surat izin cuti, agar pengawas di tingkat kecamatan melakukan upaya pencegahan dan saran perbaikan. “Jika hal tersebut tak diindahkan, kami bisa menyampaikan surat rekomendasi,” ujarnya.

Dikatakan, tren pelanggaran Pilkada 2015 hingga 2018 yakni pelibatan ASN, BUMD, kepala desa atau perangkat desa. Juga pelibatan anak-anak, pemasangan APK atau penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan dan izin cuti pejabat negara. Ada pula potensi permasalahan dana kampanye, penyumbang fiktif, manipulasi sumbangan, kepatuhan pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK, serta sumber sumbangan yang dilarang.

“Kemudian perbandingan pengeluaran nyata dan hasil audit dana kampanye, sumbangan yang melebihi batas, juga pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam penyampaian laporan dana kampanye,” tandas Wirka. gap

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.