Bantuan Sembako Mestinya kepada yang Pantas

Ilustrasi. Foto: ist
957 Melihat

BELAKANGAN berbagai kalangan memberikan bantuan kepada mereka yang kena kategori terdampak akibat wabah Corona (Covid-19).

Kalau dasarnya kepada yang “terdampak”, semua kelas warga negara pasti kena dampak. Paling tidak dampak harus diam di rumah, kerja dari rumah, beribadah di rumah, pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan dan makan yang sehat. Terdampak Corona tidak mengenal kelas, agama, ras, kaya atau miskin, keyakinan politik, asal-usul dan tinggal di kota atau di gunung.

Kalau sudah demikian, apakah semua yang terdampak  pantas dapat kiriman sembako (bahan makanan sehari-hari)? Ini pertanyaan besar bagi pemerintah.

Saya melihat lembaga seperti LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang anggotanya warga desa adat memberikan sembako secara merata kepada anggota dengan alasan kena dampak Corona. Padahal di desa adat banyak orang mampu dari segi ekonomi. Banyak pejabat, anggota DPRD, kaya, pengusaha besar dan menengah. Kalau dilihat dari sudut hanya untuk makan saja, nampaknya mereka tidak pantas kena dampak Corona yang melanda dunia saat ini.

Sejumlah orang kaya pasti tetap bisa makan, apalagi tidak kehilangan pekerjaan. PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat disamakan dengan pekerja harian, buruh tani, nelayan dan pegawai swasta, yang kehilangan pekerjaan. ASN tetap dapat gaji, sekalipun “bekerja” (dalam tanda petik) dari rumah. Apakah mereka ini pantas dapat kiriman sembako? Rasanya kurang pas-lah.

Saya kira pemerintah kelabakan mencari data siapa yang pantas dibantu dalam suasana “morat-marit” seperti saat ini. Data orang miskin berdasarkan rumus BPS yang jumlahnya 14 item itu, memang masih  ada. Tapi yang terdampak sekarang, adalah kelas bawah sampai kelas menengah yang bukan orang miskin berdasarkan kriteria BPS, karena mereka kehilangan pekerjaan atau dirumahkan sementara tanpa gaji.

Seharusnya klian banjar, Perbekel bekerjasama dengan Bendesa Adat dapat mendata rakyatnya yang pantas mendapat bantuan akibat terdampak itu. Tetapi sering data yang dicatat aparat desa baik dinas maupun adat tidak fair (jujur) sehingga mendapat protes dari anggota masyarakat. Yang pantas dapat tidak dicatat, yang tidak pantas dapat malah diusulkan karena budaya like and dislike (suka dan tidak suka).

Di sejumlah daerah, cara pembagian sembako menggunkan sistem stiker. Setiap rumah yang dianggap pantas menerima bantuan ditempeli Stiker: “Pantas Menerima Bantuan akibat Terdampak Corona”.  Mereka yang merasa pantas membiarkan stiker terpasang. Tetapi mereka yang punya budaya “malu” karena tidak pantas mendapat bantuan sembako mencabut stiker itu.

Cara ini relatif lebih adil. Masyarakat sekitar akan dapat melihat dengan lebih transparan/terbuka.

Dalam persoalan ini diperlukan kesadaran jiwa yang tinggi. Oke, akibat Corona ini kita semua prihatin. Namun keprihatinan itu akan lebih baik dipersatukan untuk membantu pihak yang memerlukan dan lebih pantas dibantu.

Mereka yang berada dapat membantu yang kurang berada. Sebaliknya yang kurang berada juga jangan “nyinyir” karena dalam mengatur bantuan juga memerlukan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pihak yang memiliki otoritas tentu juga tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya,  di atas penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19 ini.

[Made Nariana, Wartawan SK POSBALI]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.